Pemerintah Genjot Percepatan Pembangunan Huntara Aceh untuk Korban Bencana

Pemerintah Indonesia secara sigap melanjutkan upaya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Aceh. Program ini merupakan bagian integral dari fase transisi darurat menuju pemulihan, bertujuan utama untuk menjamin ketersediaan tempat tinggal yang layak dan aman bagi masyarakat. Pembangunan huntara ini didukung penuh oleh personel TNI yang turut aktif di lapangan, menunjukkan sinergi kuat antarlembaga negara.

Langkah percepatan ini diambil menyusul penetapan status transisi darurat ke pemulihan di Aceh, yang berlaku selama 90 hari, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2026 hingga 29 April 2026. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan dasar, khususnya tempat tinggal, dapat terpenuhi secepat mungkin. Berbagai lokasi di Aceh, termasuk Kota Langsa dan Kabupaten Gayo Lues, menjadi titik sentral pengerjaan huntara.

Hingga Minggu (1/2), progres pembangunan huntara di beberapa titik sudah menunjukkan kemajuan signifikan, dengan fondasi bangunan yang telah terpasang dan beberapa unit hampir rampung. Kehadiran pemerintah dan aparat keamanan di lapangan menegaskan komitmen untuk membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana.

Upaya percepatan pembangunan huntara Aceh terus menunjukkan hasil nyata di lapangan, terutama di Kota Langsa dan Kabupaten Gayo Lues. Di Kota Langsa, tepatnya di kawasan Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, serta lokasi Batee Puteh dan Cinta Raja, tiang-tiang pancang fondasi hunian sementara telah berdiri kokoh. Pemasangan fondasi ini menandai dimulainya struktur awal bangunan yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi para korban bencana.

Sementara itu, Kabupaten Gayo Lues juga tidak ketinggalan dalam menunjukkan perkembangan pembangunan huntara yang signifikan. Lahan untuk pembangunan telah berhasil disediakan di dua desa, yaitu Desa Seneren di Kecamatan Pantan Cuaca dan Desa Pining di Kecamatan Pining. Penyiapan lahan ini menjadi langkah krusial sebelum konstruksi fisik dapat dimulai secara penuh.

Beberapa lokasi bahkan telah memperlihatkan bangunan huntara yang hampir rampung dan siap huni. Di Desa Kuning Kurnia, Kecamatan Pantan Cuaca, misalnya, bangunan huntara telah berdiri dan hanya menyisakan pekerjaan pemasangan elemen penting seperti pintu dan jendela. Kondisi serupa juga terlihat di Desa Rigeb, Kecamatan Dabun Gelang, dan Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, di mana fondasi bangunan sebagian besar telah terpasang dan unit huntara mendekati tahap penyelesaian.

Tidak hanya itu, di Desa Remukut, Kecamatan Pantan Cuaca, pengerjaan huntara masih terus berlanjut dengan beberapa unit yang sudah terlihat hampir selesai. Seluruh progres ini mencerminkan dedikasi pemerintah dan pihak terkait dalam menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak bencana.

Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana, yang berlaku selama 90 hari, mulai dari 30 Januari 2026 hingga 29 April 2026. Penetapan status ini menjadi landasan hukum bagi percepatan berbagai program pemulihan, termasuk pembangunan huntara. Melalui status ini, fokus pemerintah adalah memastikan seluruh aspek kehidupan masyarakat kembali normal secara bertahap.

Dukungan aparat keamanan, khususnya personel TNI, menjadi pilar penting dalam pelaksanaan program pembangunan huntara Aceh ini. Personel TNI dari Yonif TP 855/Raksaka Dharma secara aktif melanjutkan pembangunan huntara di Desa Aih Selah, Kecamatan Pantan Cuaca. Kehadiran mereka di tengah masyarakat merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen untuk membantu warga bangkit dari keterpurukan.

Melalui pembangunan huntara yang terus berjalan di berbagai wilayah, pemerintah berupaya keras memastikan masyarakat terdampak bencana di Aceh memiliki tempat tinggal sementara yang layak dan aman. Ini merupakan langkah awal yang krusial sembari proses pemulihan jangka menengah dan panjang dilaksanakan secara bertahap.

Komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian sementara ini bertujuan untuk mengurangi beban penderitaan masyarakat dan mempercepat proses rehabilitasi pascabencana. Dengan adanya tempat tinggal yang memadai, diharapkan masyarakat dapat memulai kembali aktivitasnya dan menata kehidupan yang lebih baik.

Sumber: AntaraNews