Pelototi Kasus Ferdy Sambo Cs, KY Pertimbangkan Safe House Cegah Hakim Diintimidasi

Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) akan memantau persidangan Ferdy Sambo Cs terkait kasus pembunuhan berencana dan Obstruction Of Justice (OOJ) Brigadir J alias Nofriansyah Yoshua Hutabarat setelah berkas dinyatakan Kejagung lengkap atau P21. Sidang perkara tersebut tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti dari polisi ke jaksa.

"KY akan hadir dalam bentuk kewenangan pemantauan dalam persidangan kasus ini. Tujuannya untuk menjaga kemandirian hakim. Muara dari kewenangan pemantauan ini ada dua," kata Juru Bicara KY, Miko Ginting dalam keterangannya, Kamis (29/9).

Miko menjelaskan, pemantauan dilakukan KY untuk menjaga agar tak terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Serta menjaga kehormatan hakim agar tak direndahkan seperti intimidasi atau iming-iming.

"KY sedang merumuskan respons konkret terhadap hal ini, dengan mempertimbangkan berbagai usulan. Misalnya, ada wacana safe house atau temporary relocation mechanism terhadap para hakim, terutama apabila perkara ini tetap disidangkan di PN Jakarta Selatan. Ada juga usulan untuk mendorong pemindahan lokasi sidang dengan persetujuan Ketua MA," ujar dia.

Koordinasi dengan MA

Miko menambahkan, KY akan membuka komunikasi dengan pimpinan MA. Karena MA menurut Miko, sedang merumuskan mitigasi risiko terhadap sidang kasus tersebut.

"Apalagi ini bukan kali pertama MA mengelola persidangan yang sifatnya high profile," kata dia.

Miko menegaskan, KY akan selalu mendukung para hakim yang akan memimpin jalannya persidangan untuk menjaga dan menegakkan kemandiriannya.

"Yang pasti, keseimbangan antara keamanan dan keselamatan hakim dan para pihak, akses dan partisipasi publik, serta integritas pembuktian, perlu diusahakan bersama. KY senantiasa mendukung para hakim untuk menjaga dan menegakkan kemandiriannya," tutup dia.

Ferdy Sambo Cs Segera Diserahkan ke Jaksa untuk Diadili

Polri mempersiapkan pelimpahan Tahap II yakni menyerahkan barang bukti dan tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat dan obstruction of justice ke Kejaksaan. Adapun Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya menyatakan berkas perkara Ferdy Sambo dan lainnya lengkap alias P21.

"Nanti penyidik ke JPU untuk mengambil surat P-21 nya dan dipersiapkan langkah-langkah lanjutnya oleh penyidik terkait tahap II," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (28/9).

Dedi mengapresiasi kinerja Tim Khusus (Timsus) dan Kejagung merampungkan berkas penyidikan perkara tersebut.

"Sejak awal Polri, tim khusus dan Kejaksaan Agung terus berkoordinasi untuk segera merampungkan dua perkara itu. Sejak awal semangat kami adalah mengusut tuntas kasus tersebut," kata Dedi.

Berkas Dinyatakan Lengkap

Kejagung sebelumnya menyatakan berkas lima tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Selain itu, berkas perkara para tersangka obstruction of justice pun telah dinyatakan sepenuhnya lengkap alias P21.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana mengatakan, Pasal yang disangkakan dalam obstruction of justice yakni menyangkut UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yaitu Pasal 32 dan 33 juncto Pasal 48 dan 49 UU ITE.

"Ini karena yang dirusak adalah barang bukti elektronik," tutur Fadil di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022).

Sesuai pengenaan Pasal, kata Fadil, dalam perkara ini yang terberat secara primer adalah UU ITE dan subsider UU KUHP. Dia pun mengklaim terbiasa menangani perkara yang menyangkut menghalangi proses penyidikan hingga merusak barang bukti, sehingga prosesnya dapat segera P21.

"Sehingga berkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap P21," kata Fadil.

Adapun dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, ada lima tersangka yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Maruf.

Sementara untuk perkara obstruction of justice di kasus kematian Brigadir J, Polri telah menetapkan tujuh tersangka. Mereka adalah Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatria, yang sejauh ini sudah menjalani sidang etik dengan putusan PTDH atau pemecatan.

Kemudian ada tiga tersangka lainnya adalah mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan, mantan Wakaden B Biropaminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, dan mantan Kasub Unit I Sub Direktorat III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto.

Mereka diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) PP nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf T dan Pasal 10 ayat (1) huruf F Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.