Merdeka.com - Pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Sumbar hingga Kamis (22/10) mencapai 2.288 orang. Untuk pelanggar Perda itu terbanyak ada di Kota Pariaman dengan 495 pelanggar.

Kasat Pol PP dan Damkar Sumbar Dedy Diantolany mengatakan, data pelanggar itu merupakan total dari para pelanggar yang tersebar di 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Dia menjelaskan dari 2.288 pelanggar itu, 88 orang di antaranya membayar sanksi denda administratif sebesar Rp 100 ribu dengan 39 dilaksanakan Pemprov Sumbar dan 49 orang di Kabupaten dan Kota.

“Sedangkan sisanya 2.200 pelanggar lebih memilih melaksanakan sanksi kerja sosial,” kata Dedy kepada merdeka.com, Kamis (22/10).

Sementara untuk pelanggar dari sektor pelaku usaha mencapai 48 usaha diberikan teguran tertulis dan satu penyelenggara kegiatan diberikan teguran.

Dia menyebut, jika Kota Pariaman menjadi lokasi pelanggar terbanyak, 495 orang dengan rincian 31 orang sanksi denda administrasi Rp 100 ribu dan 464 sanksi kerja sosial.

“Kemudian kedua terbanyak ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 438 orang sanksi sosial, dan 5 pelaku usaha, serta 1 penyelenggara kegiatan diberikan teguran,” kata Dedy.

Selanjutnya Kota Padang dengan 334 pelanggar dengan rincian 13 orang sanksi denda administrasi, 321 orang sanksi sosial dan 13 orang Pelaku Usaha teguran.

Kemudian Kota Solok sebanyak 306 pelanggar, Kota Payakumbuh sebanyak 163 pelanggar, Kota Padang Panjang dengan 118 pelanggar, Kabupaten Tanah Datar dengan 87 pelanggar.

Lalu, Kabupaten Sijunjung dengan 76 pelanggar, Kabupaten 50 Kota sebanyak 76 pelanggar, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 60 pelanggar, Kota Sawahlunto sebanyak 46 pelanggar, Kota Bukittinggi sebanyak 30 pelanggar.

Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 23 pelanggar, Kabupaten Solok sebanyak 20 pelanggar, Kabupaten Agam dengan 14 pelanggar, Kabupaten Pasaman sebanyak 4 pelanggar

Kabupaten Dharmasraya sebanyak 3 pelanggar, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan belum melakukan penertiban dan penindakan terhadap Perda No 6 Tahun 2020 tentang AKB tersebut.

“Kita berharap, masyarakat mentaati aturan yang ada dalam Perda AKB seperti selalu menggunakan masker, dan tidak berkerumunan, agar tidak dikenakan sanksi,” kata Dedy.