Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengajukan anggaran di RAPBN tahun 2018 sebesar Rp 5,7 Triliun. Anggaran itu naik dari anggaran tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 4,26 Triliun.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan belum mau menyatakan sikapnya terkait dengan pengajuan dana tersebut. Hal itu kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristianto baru akan dibahas setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan nota keuangan pada tanggal 16 Agustus mendatang.

"Belum kami bahas dengan fraksi. Karena baru reses, nanti kami akan membahas. Itu kan baru rencana, Pembahasan akan dilaksanakan setelah Presiden membacakan nota keuangan pada 16 Agustus, di situlah sikap partai akan kami ambil," kata Hasto, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (13/8).

Menurutnya, setiap alokasi dana perpolitikan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. "Tentu saja sekali lagi skala prioritas politik alokasi dan distribusi anggaran hanya dipakai untuk tujuan bernegara dan muaranya adalah kepentingan rakyat," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menjelaskan, dari total Rp 5,7 triliun yang diajukan itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan Rp 1,7 triliun diperuntukkan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. "Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210. Untuk (anggota) dewan Rp 4.024.410.881. Untuk sekretariat (Setjen DPR) Rp 1.703.897.329," kata Anton, Kamis (10/8).

Dia menyebutkan, anggaran itu tidak terlalu besar. Persentasenya hanya 0,35 persen dari total APBN. "Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan," ujarnya tanpa mau merinci alokasi anggaran.