Pasca OTT Bupati Tasdi, virus tidak bersih di Pemkab Purbalingga harus dihilangkan

Pasca operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi, Kabupaten Purbalingga diminta melakukan penataan ulang aparatur pemerintah daerah. Hal ini dipandang sebagai salah satu langkah konkret mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Purbalingga kini menjadi salah satu daerah yang mendapatkan kontrol dan dikendalikan langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA). Salah satu tindakan yang dianggap perlu dilakukan, menghilangkan 'virus-virus tak bersih' di Pemkab Purbalingga.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Soni Sumarsono berpesan pada Plt Bupati Dyah Hayuning Pratiwi untuk melakukan delapan agenda perubahan yang telah menjadi kebijakan nasional. Rinciannya, pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

"Kedelapan agenda tersebut memang harus menjadi perhatian dan segera diperbaiki. Tujuannya membenahi seluruh aspek pemerintahan yang bersih," kata Soni di pendopo Dipokusumo Purbalingga, beberapa hari lalu.

Plt. Bupati diminta melaksanakan penataan ulang mekanisme unit organisasi dan juga penataan personelnya. Soni menegaskan 'virus-virus' yang tidak bersih dan membahayakan harus dihilangkan dan diganti orang-orang yang mempunyai kompetensi. Iklim kerja harus diperbaiki. Perlu menghadirkan orang-orang yang bersemangat, tidak mengalami dismotivasi, tidak loyo dan harus yakin mampu mewujudkan Purbalingga maju dan bersih.

Kedelapan agenda perubahan menyasar perubahan mental aparatur yaitu birokrasi dengan integritas tinggi, pengawasan pemerintah bersih bebas KKN, peningkatan kapasitas dan akuntabillitas kinerja birokrasi, dan juga perubahan kelembagaan yaitu organisasi tepat fungsi dan ukuran.

Selanjutnya adalah tata laksana dengan sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien. Kemudian perubahan pada sumber daya aparatur yang profesional dan netral, regulasi (peraturan perundang-undangan) yang tertib hierarkhis dan tidak overlapping, serta perubahan pelayanan publik menuju pelayanan prima.

"Saya berharap Kabupaten Purbalingga siap hadapi perubahan," kata Soni.