Soni Sumarsono

Dia berharap, perintah Jokowi harus dijalankan secara tegak lurus. Sebab tidak alasan Sekda Provinsi yang sudah ditunjuk presiden enggan diterima oleh gubernur.

Dirjen Otda Kemendagri Usai Diperiksa KPK Terkait Suap Meikarta. Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaludin, terkait kasus suap pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta.

Ini merupakan panggilan kedua bagi Aher. Sebelumnya Aher juga tak memenuhi panggilan pada pemeriksaan Kamis 20 Desember 2018.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta agar posisi Wagub DKI segera diisi.

Salah satu tindakan yang dianggap perlu dilakukan, menghilangkan 'virus-virus tak bersih' di Pemkab Purbalingga.

Dia menyatakan dalam posisi wakil gubernur itu tidak ada pelaksana tugas. Tak hanya itu, Sumarsono menjelaskan, dua calon nama nantinya akan diserahkan melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke DPRD DKI.

Pakai jaket Asian Games, Soni Sumarsono jalani pemeriksaan di KPK. Soni Sumarsono kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Kapal fery KM Lestari Maju yang kecelakaan di perairan Selayar, Sulsel mengangkut ratusan penumpang dari Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba ternyata dalam kondisi tua dan rusak namun masih dipaksa beroperasi melayani penyeberangan penumpang dan barang.

Menurutnya, apa yang dilakukan Danny Pomanto itu kurang etis karena dia bukan paslon kolom kosong.

Biar hanya ada calon tunggal di Pilkada, warga jangan malas ke TPS. Menyambut hari H pemilukada 27 Juni mendatang, Sumarsono mengatakan seluruh kepala wilayah tidak boleh mengambil cuti karena namanya antisipasi situasi nasional implikasinya ke lokal akan besar.

Soni mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD masih sebatas wacana. Ada pihak yang mendukung dan sebagian tidak. Alasan pihak yang mendukung karena biaya politik tak terlalu mahal jika kepala daerah dipilih DPRD. Sedangkan ongkos politik yang harus dikeluarkan calon dalam pemilihan langsung cukup besar.

Dari hasil identifikasi itu ditemukanlah beberapa area rawan korupsi dalam pemerintahan. Salah satunya ialah dana hibah. Sebagai upaya antisipasi agar dana hibah tak dikorupsi, Soni mengatakan pihaknya melakukan perbaikan dalam panduan pedoman APBD setiap tahun. APBD dikontrol Kemendagri dengan lebih ketat.

Hari kedua menjadi pejabat Gubernur Sulsel, Sumarsono yang juga dirjen otonomi daerah Kemendagri mendatangi kantor Dinas Pendidikan Sulsel di jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu, (11/4).

Sumarsono mengatakan dirinya akan melanjutkan apapun yang telah dilakukan Syahrul Yasin Limpo. Sebab dia menyadari, menjaga keberhasilan itu ibaratkan sebuah pesawat yang mau take off, jangan sampai turun lagi.

Terpilihnya Soni Soemarsono sebagai Penjabat Gubernur Sulsel dikeluarkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Soni menjelaskan jika moratorium tersebut dibuka saat ini akan mengganggu jalannya pesta demokrasi. Kemudian, dia mengungkapkan, pencabutan tersebut akan dibahas usai Pilpres 2019.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan wajib menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman. Rekomendasi tersebut yaitu soal penataan PKL di Jalan Jati Baru, Tanah Abang.

Sumarsono mengungkapkan, dalam rakornas ini Kemendagri mengimbau beberapa hal.

Sumarsono mewacanakan, nantinya wakil bupati maupun wali kota akan ditunjuk oleh bupatinya atau wali kotanya sendiri.

"Ngapain sih itu begitu. Kaya anak kecil," ujar Sumarsono saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (1/2).