Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

Panglima TNI akan melakukan evaluasi imbas kasus suap yang terjadi di lingkungan Basarnas.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak melakukan intimidasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak melakukan intimidasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Diketahui, KPK menetapkan Letkol Adm ABC selaku Koordinator Staf Administrasi dan Marsdya Henri tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

"Enggak lah, masa terintimidasi orang itu tugasnya masing-masing kok,"

kata Yudo kepada wartawan, Rabu (2/8).

Yudo mengaku berada di Banyuwangi ketika jajaran Mabes TNI menyambangi gedung KPK, Jumat (27/8) kemarin. Dia mengakui semua berlangsung lancar tanpa adanya intimidasi dari TNI.

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

"Jadi kemarin sudah saya sampaikan waktu saya di Banyuwangi yang ada di sana pakar hukum semua loh. Kalau saya intervensi itu memerintahkan batalyon mana tak suruh geruduk situ itu namanya intervensi,"
kata Yudo Margono

merdeka.com

Rombongan pejabat TNI yang datang ke KPK dipimpin Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko. Puspom TNI bertanggungjawab dalam proses hukum menyangkut anggota TNI, termasuk Marsdya Henri. "Pom sesuai kewenangannya, saya kan enggak punya kewenangan. Yang menyidik yang jelas POM sama KPK. Karena ini tindak pidana korupsi yang punya kewenangan kan KPK dan POM sudah ada UU yang mengatur," ujarnya.

Di sisi lain, Yudo menyatakan akan melakukan evaluasi imbas kasus suap yang terjadi di lingkungan Basarnas.

"Ya nanti dengan adanya kasus seperti ini akan kita evaluasi. Pasti semua hal yang selalu terjadi seperti ini harus kita evaluasi," kata Yudo.

Di sisi lain, Yudo menyatakan akan melakukan evaluasi imbas kasus suap yang terjadi di lingkungan Basarnas.

Dari tiga matra TNI AU, AD, dan AL, Yudo menjelaskan sudah ada pengawasan di internal masing-masing. Termasuk dari Mabes TNI yang berkoordinasi untuk pengawasan secara menyeluruh. "Itu kan fungsinya kan melaksanakan aparat pengawasan internal pemerintah. Itulah yang melaksanakan dan kita pun setiap enam bulan sekali kan diperiksa BPK," tuturnya.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat teror melalui karangan bunga. Teror ini muncul setelah KPK mengungkap kasus suap proyek pengadaan alat deteksi reruntuhan di Badan SAR Nasional (Basarnas).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat teror melalui karangan bunga. Teror ini muncul setelah KPK mengungkap kasus suap proyek pengadaan alat deteksi reruntuhan di Badan SAR Nasional (Basarnas).

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan pegawai KPK telah dilengkapi sistem keamanan. Dia mengingatkan, para pegawai memiliki cara khusus bila merasa terancam yakni menggunakan panic button.

Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi

"Kita sampaikan ke semua insan KPK dan di internal kita punya sistem bagaimana mengaplikasikan panic button dan pada prinsipnya di mana pun pegawai KPK telah dilengkapi dengan sistem keamanan,"
ujar Firli saat jumpa pers di Mabes TNI Jakarta, Senin (31/7).

merdeka.com

KPK Tidak Takut!

Firli menambahkan, keamanan dan keselamatan merupakan hal yang paling utama saat pegawai KPK bertugas di lapangan. Dia memastikan, dengan sistem keamanan yang sudah disiapkan kepada masing-masing pegawai, maka KPK tidak pernah takut dengan risiko pekerjaan yang ada. "Jadi apapun risikonya apapun kami hadapi, kita tidak pernah takut," kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Diketahui, Marsdya Henri Alfiandi diduga menerima suap sebesar Rp88,3 miliar. Wakil Kepala KPK Alexander Marwata, menyebut uang itu diterima Henri dari salah satu tersangka yang dimenangkan tendernya.

Diketahui, Marsdya Henri Alfiandi diduga menerima suap sebesar Rp88,3 miliar. Wakil Kepala KPK Alexander Marwata, menyebut uang itu diterima Henri dari salah satu tersangka yang dimenangkan tendernya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak akhirnya meminta maaf kepada jajaran Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK. Permintaan maaf disampaikan Johanis Tanak saat audiensi antara pimpinan dan pegawai yang terjadi hari ini, Senin (31/7/2023) pagi hingga pukul 10.30 WIB. Audiensi berkaitan dengan polemik operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas yang berujung penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto ini.

Saat audiensi, Johanis Tanak meminta maaf kepada jajaran di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Namun saat Johanis meminta maaf, dirinya disoraki oleh para pegawai. "Karena suasana pada saat itu, kami merasa terintimidasi, kami memutuskan bahwa perlu meminta maaf. Terus disorakin pegawai," ujar sumber internal KPK.

Panglima TNI Ungkap Isi Pertemuan dengan Ketua KPK, Tegaskan Tidak Intervensi Kasus Kepala Basarnas

Panglima TNI Ungkap Isi Pertemuan dengan Ketua KPK, Tegaskan Tidak Intervensi Kasus Kepala Basarnas

Pertemuan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Ketua KPK Firli Bahuri membahas kasus Kepala Basarnas.

Baca Selengkapnya
Hasto Klaim Dukungan ke Ganjar-Mahfud Kuat, Namun Ada Intimidasi

Hasto Klaim Dukungan ke Ganjar-Mahfud Kuat, Namun Ada Intimidasi

Tak ambil pusing dengan intimidasi, PDIP memilih untuk turun ke bawah hingga tidur bersama masyarakat.

Baca Selengkapnya
Anies Beberkan Intimidasi ke Pengusaha yang Bantu Kegiatan Politiknya, Duga Peran Alat Negara

Anies Beberkan Intimidasi ke Pengusaha yang Bantu Kegiatan Politiknya, Duga Peran Alat Negara

Anies menyebut banyak pengusaha yang berinteraksi dan membantunya mengalami pemeriksaan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua MK Tegaskan Tak Ada Intervensi Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: Masih Pembuktian di Sidang

Ketua MK Tegaskan Tak Ada Intervensi Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: Masih Pembuktian di Sidang

Gugatan batas usia capres-cawapres masih ada tahap sidang untuk pembuktian.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Minta Maaf Atas Pernyataannya soal Piting 'Karena Saya Orang Deso'

Panglima TNI Minta Maaf Atas Pernyataannya soal Piting 'Karena Saya Orang Deso'

Panglima Laksamana TNI Yudo Margono memberikan instruksi piting untuk prajuritnya. Hal itu disalahartikan oleh masyarakat hingga ia meminta maaf.

Baca Selengkapnya
Wartawan Korban Intimidasi di Acara Diskusi Golkar Lapor Polisi

Wartawan Korban Intimidasi di Acara Diskusi Golkar Lapor Polisi

Korban dihalang-halangi saat melakuan peliputan. Telepon genggam dirampas dan di banting oleh orang tak dikenal (OTK).

Baca Selengkapnya
Polisi Bantah Intimidasi Butet Kartaredjasa Saat Pentas di TIM: Kami Hanya Lakukan Pengamanan

Polisi Bantah Intimidasi Butet Kartaredjasa Saat Pentas di TIM: Kami Hanya Lakukan Pengamanan

Polda Metro Jaya mengatakan, kehadiran aparat saat itu untuk memberikan pengamanan sesuai permohonan yang diajukan PT Kayan selaku penyelenggara.

Baca Selengkapnya
Hasto Tuding Aparat Negara Intimidasi Pendukung Ganjar-Mahfud di Palu, Solo dan Wilayah Jawa Timur

Hasto Tuding Aparat Negara Intimidasi Pendukung Ganjar-Mahfud di Palu, Solo dan Wilayah Jawa Timur

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan intimidasi terhadap pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md terjadi sejumlah tempat.

Baca Selengkapnya
Butet dan Agus Noor Ngaku Diintimidasi Polisi, PDIP Khawatir Terwujudnya Neo Orba

Butet dan Agus Noor Ngaku Diintimidasi Polisi, PDIP Khawatir Terwujudnya Neo Orba

Sudah seyogyanya semua pihak dapat memahami esensi dari suatu gelaran acara, terlebih bagi aparat penegak hukum.

Baca Selengkapnya