Polisi Bantah Intimidasi Butet Kartaredjasa Saat Pentas di TIM: Kami Hanya Lakukan Pengamanan

Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat memberikan klarifikasi atas kabar seniman Butet Kartaredjasa dan penulis naskah teater Agus Noor yang merasa diintimidasi saat gelaran teater di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (1/12).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan kehadiran aparat saat itu untuk memberikan pengamanan sesuai permohonan yang diajukan PT Kayan selaku penyelenggara.

Berdasarkan surat itu, pada 13 November 2023 telah diterbitkan surat izin untuk kegiatan tersebut yang diterbitkan Polda Metro Jaya tembusan Polres Metro Jakarta Pusat.

Guna pengamanan oleh anggota memastikan acara teater berjalan dengan aman dan lancar.  

“Itu tadi terkait dengan aturan yang berlaku terhadap setiap kegiatan umum masyarakat, ada aturannya. Kemudian pasca terbit surat izin, tentunya ada kewajiban polri untuk melakukan pengamanan,” terangnya.

“Acara tersebut juga dihadiri oleh cawapres yang sah berdasarkan surat keputusan dari KPU. Maka pengamanan vvip diterapkan. Kami dijajaran kewilayahan, pada ring 2 dan 3 harus memastikan juga bahwa sejak kedatangan,” ujarnya.

“Sehingga tidak ada, kami tidak menyentuh pada aspek materi, apalagi perizinan. Apalagi perizinan sudah dibahas pada saat panitia mengajukan perizinan. Sehingga kami fokus pada pengamanan kegiatan termasuk tamu-tamu yang datang,” tambah dia.

Tidak Ada Intimidasi

Sementara itu, Sekretariat Kayan Production, Indah selaku penyelenggara pentas teater 'Musuh Bebuyutan' memastikan pihaknya tidak mendapat intimidasi dari polisi yang hadir. Sebab, dalam acara itu ia hanya mengurus segala syarat perizinan kegiatan ke aparat polisi.

“Untuk pengurusannya pada saat pengurusan surat pernyataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event. Lalu tidak ada intimidasi dalam penandatanganan surat tersebut gitu aja,” kata dia.

Surat tersebut akhirnya ditandatangani oleh Butet Kartaredjasa di atas materai.

Dalam surat tersebut memuat komitmen penanggungjawab tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, menggunakan atribut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan kegiatan politik lainnya.

"Bagi kami itu intimidasi," kata Agus memberikan keterangan, Senin (4/12)