Panglima TNI antisipasi serang siber saat Pilkada dan tahapan Pilpres
Merdeka.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut pihaknya mengindikasi adanya kemungkinan- serangan siber yang dilakukan sekelompok orang. Tujuannya untuk melakukan ujaran kebencian maupun penyebaran berita hoaks dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 maupun tahapan Pilpres 2019.
Hadi mengatakan, TNI bersama Polri bertanggung jawab untuk mengantisipasi apabila ancaman-ancaman tersebut terjadi.
"Tahun ini akan diselenggarakan Pilkada serentak yang akan dilakukan di 171 daerah di seluruh Indonesia, serta tahapan Pilpres 2019. Tentunya hal ini akan menentukan stabilitas jalannya roda pemerintahan, baik di pusat maupun daerah," ucap Hadi, usai memberikan materi kuliah umum di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3).
Dirinya mengaku, sudah mengantisipasi munculnya serangan siber dengan mengontrol informasi-informasi yang berisi ujaran kebencian maupun berita hoaks. Ia menegaskan, soliditas antara TNI - Polri dalam mengawal Pilkada serentak saat ini tetap terjaga.
"Kalau TNI dan Polri sudah solid, pasti keamanan terjaga. Pesta demokrasi ini akan berjalan dengan tenang," kata Hadi.
Lanjut dia, dalam militer, dunia siber sekarang sudah menjadi hal yang sangat vital dan merupakan salah satu domain dalam operasi militer (cyber space domain).
Hal yang unik dari cyber space domain itu, sebut dia, bahwa peperangan modern saat ini tergantung dari kesuksesan menguasai teknologi. "Jika dulu penguasaan wilayah secara fisik sebagai yang utama, maka dalam nuansa kekinian, itu lebih kepada virtual yaitu penguasaan dan pengelolaan terhadap wilayah dunia maya," tutur dia.
Sementara itu Rektor Universitas Pertahanan Mayjen TNI Yoedhi Swastanto mengatakan, jajarannya akan bersinergi untuk menghasilkan lulusan-lulusan mahasiswa yang ahli dalam dunia IT. Hal itu, untuk menunjang skill dan kemampuan mahasiswa Unhan dalam memberikan kontribusi dalam penanganan serangan siber.
"Kedatangan Panglima TNI juga sekaligus kita ingin mengetahui kebijakan TNI di dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Beliau tadi juga menyampaikan dukungan strateginya, khususnya ancaman di dunia maya," tuturnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaBukan TNI dan Polri, ini adalah satuan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal KPu di tahun pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu telah dibahas dalam Rapim TNI-Polri yang dihadiri Panglima TNI dan Kapolri Sigit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi menggelar patroli siber untuk mengatasi serangan berita-berita hoaks dan fitnah selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPotensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPolri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaMana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'
Baca SelengkapnyaUntuk surat persetujuan ini pada 20 November 2023.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian, dalam sambutannya menekankan peran strategis Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga situasi kondusif selama tahapan pemilu dan pilkada.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya