Pakar Islam : Fatwa untuk kepentingan politik melanggar prinsip beragama

Merdeka.com - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik & Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Surabaya, Prof Akh Muzakki, menyayangkan sikap para ulama yang menggunakan dalil agama untuk alat kepentingan-kepentingan politik sesaat.

"Ini menurut saya sangat jorok. Karena fatwa ini sudah melanggar prinsip dasar beragama," katanya saat dihubungi merdeka.com.

Ditambahkan Muzakki, para ulama sah saja menentukan sikap politik, namun sangat tidak elok ketika dalam berpolitik itu menggunakan dalil-dalil agama untuk pembenaran kepentingannya belaka. "Mau seperti apa ranah publik ini bila dicampur kepentingan-kepentingan?" katanya.

Kata guru besar yang juga Sekretaris PWNU Jatim, agama yang mengajarkan kemanusiaan dan kebaikan harus menjadi dasar dan tujuan berpolitik umat, bukan dijadikan alat. Jika cara berpolitik itu tidak selaras dengan tujuan agama, maka tujuan berpolitik kelompok tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Sementara itu hal senada juga diungkapkan Sekretaris MUI Jatim Ainul Yaqin mengatakan boleh-boleh saja ulama berpolitik. Bahkan dalam berpolitik dibutuhkan dasar-dasar agama. Namun ketika dasar itu menyalahi aturan semisal memaksakan dalil-dalil untuk mencari pembenaran maka tidaklah baik.

"Dalam politik memang hal yang wajar berbeda pendapat. Bahkan memang potensi perbedaan itu sangat wajar, Karena itu yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana memberikan kesadaran masyarakat bahwa perbedaan adalah hal biasa. Dan kita sebagai masyarakat harus menghormati perbedaan tersebut," katanya.

Begitu halnya dengan pemilihan gubernur ini, kata Ainul, para pendukung pasangan calon tentu akan memiliki dasar ketika menentukan pilihannya. "Gus Ipul memiliki pengalaman yang lama di Jatim, begitu juga Khofifah memiliki kecerdasan. Ketika debat selalu menonjol. Nah alasan-alasan ini dipakai seseorang untuk memilih seorang pemimpin. Ini ada dalam dalil agama," katanya.