Ombudsman nilai pembentukan Saber Pungli kurang efektif

Merdeka.com - Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang diharapkan selesai dan mulai beroperasi resmi dalam waktu pekan ke depan. Wacana tersebut dikritik Ombudsman.

"Membentuk tim itu sebetulnya gagasan yang bagus, tapi membuat kelembagaan baru tentu saja akan menjadi beban sendiri bagi anggaran negara," kata komisioner Ombudsman La Ode dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10).

Menurut La Ode, pemerintah seharusnya fokus melakukan pengawasan pungli di setiap instansi. Dia berharap pembentukan Saber Pungli jangan malah membuat pengawasan di internal diabaikan.

"Makanya pelayanan publik itu harusnya dipermudah jangan dipersulit agar masyarakat dan aparat tidak menciptakan peluang terjadinya pungli atau suap," ujar La Ode.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas praktik pungutan liar di Tanah Air. Saran Presiden, satgas itu diberi nama Saber Pungli.

"Namanya Saber Pungli. Saber Pungli itu 'sapu bersih pungutan liar'," ungkap Wiranto usai dipanggil Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).

Menurut Wiranto, filosofi Saber Pungli ini yakni mengentaskan pungutan liar dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana sapu yang membersihkan kotoran tanpa sisa.

Presiden meminta agar penindakan Saber Pungli tidak tebang pilih. "Semua (disasar). Dari atas sampai bawah, dari Aceh sampai Papua," ujarnya.

Nantinya, lanjut Wiranto, satgas Saber Pungli membuka layanan pengaduan online. Bagi masyarakat yang mengetahui ada praktik pungli maka diimbau segera melapor.

"Kita buka sistem laporan cepat online. Sedang digarap. Masyarakat di mana pun, kapan pun tingkat pungli apa pun bisa melapor satgas yang di pusat dan akan segera ditangani," tegasnya.

Ditambahkannya, satgas Saber Pungli ini akan direkrut dari Polri yang dibantu kementerian dan lembaga terkait. "Satgas kita utamakan sebagai leading sectornya, sebagai penggerak utama dari Polri," pungkas dia.

Sasaran utama Saber Pungli adalah instansi-instansi pelayanan publik di antaranya pembuatan SIM, SCKC, BPKB, STNK, KTP serta penanganan bukti pelanggaran dan penyelundupan. Sebab merujuk laporan-laporan masyarakat, dalam bidang inilah kasus pungli kerap terjadi.