Oktober, APBD Jabar baru terserap 65 persen

Merdeka.com - Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai 21 Oktober 2016 ini mencapai 65 persen. Untuk diketahui total anggaran APBD 2016 mencapai Rp 29,7 triliun.

"Serapan anggaran dari 1 Januari sampai 21 Oktober ini sudah sampai 65 persen," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa, di Bandung, Selasa (25/10).

Meski waktu tersisa 2016 ini tinggal dua bulan namun pihaknya optimis serapan anggaran APBD bisa mencapai 93 persen. Menurutnya, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sudah tidak ada yang melakukan lelang, melainkan tinggal pembayaran.

"Karena rata-rata tinggal pembayaran saja," terangnya.

Dia menyebut, tiga OPD yang serapan anggarannya rendah, berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Disorda) Jawa Barat, RSUD Al Ihsan Kabupaten Bandung dan Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat. Lanjut dia, Disorda Jabar serapan anggaran baru mencapai 33 persen, RS Al Ihsan 32,9 persen dan Diskimrum baru 29,23 persen.

Adapun OPD yang penyerapan anggarannya tinggi adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Jabar mencapai 81 persen, Inspektorat Jawa Barat 80,66 persen dan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Bogor mencapai 77,51 persen.

Sedangkan untuk anggaran yang sudah terserap 100 persen adalah untuk pos anggaran belanja subsidi, kemudian pos belanja bantuan sosial 50,3 persen, pos belanja bagi hasil sekitar 70 persen.

"Kemudian untuk pos bantuan keuangan itu serapan anggarannya sudah di angka 61 persen," ucapnya.

Dia menambahkan, Pemprov Jawa Barat menyiapkan sejumlah strategi agar seluruh OPD bisa meningkatkan serapan anggaran dalam waktu tiga bulan ke depan seperti mengirimkan surat edaran kepada kepala OPD, kepala biro dan bupati/wali kota menyangkut bantuan keuangan.

Pihaknya juga mendorong pemerintahan desa (administrasi pencairan anggaran), dituntaskan pada Oktober ini. "Di perubahan kita minta kepada BKPPMD melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan kades, untuk segera memproses administratif, di mana di dalamnya sudah ada bantuan keuangan untuk infrastruktur desa," tandasnya. (mdk/eko)