NasDem usul pembentukan TPF untuk kasus Antasari Azhar
Merdeka.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Johny G Plate mengusulkan agar dibentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengungkap kasus yang dihadapi mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Antasari mengaku kasusnya dikriminalisasi oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
"Persoalan yang dihadapi Pak Antasari apakah fakta atau konspirasi, perlu dibuktikan melalui jalur hukum atau TPF, agar tidak menjadi warisan sejarah hitam," kata Johny G Plate pada diskusi 'Dialektika: Polemik Antasari-SBY' di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Johny G Plate, jika dibentuk TPF maka dapat diungkap fakta-fakta sebenarnya sehingga menjadi lebih jelas. Johny menilai, jika Antasari merasa tidak melakukan tindakan yang membuatnya di penjara dan sekarang melaporkan ke Bareskrim Polri, sebaiknya Polri menindaklanjutinya agar tidak menjadi fitnah.
"Polri belum menyampaikan apa dakwaannya dan publik belum tahu. Mari kita tunggu kerja Polri agar tidak menjadi fitnah," katanya.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Nasir Djamil mengatakan, bicara kasus Antasari banyak misterinya. Pada saatnya kasusnya sedang disidik, kata dia, Polri sangat sulit mencari bukti-bukti.
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, jika ada usulan dibentuknya TPF-nya, sebenarnya sudah beberapa kali dibentuk TPF, tapi tidak jelas kerja dan sasarannya.
"Kalau sekarang ada usulan lagi dibentuk TPF, ini bukan usulan baru," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahmad Ali menyebut, kedatangannya tidak mewakili Partai NasDem.
Baca SelengkapnyaDia pun mengusulkan, agar ada perjanjian dengan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terutama PDIP.
Baca SelengkapnyaNasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies menilai dengan adanya inisiatif hak angket, proses di DPR bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengakui banyak yang menginginkan agar Anies Rasyid Baswedan dicalonkan kembali pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPN Surabaya menggelar sidang perdana perkara pembunuhan Dini Sera Afriyanti (29) dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur.
Baca SelengkapnyaPara purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh tergabung dalam F-PDR menilai pelaksanaan pemilu 2024 merusak iklim sehat demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya