Murka Wakil Wali Kota lihat Proyek Metro Stater Depok Mangkrak 17 Tahun: Saya Tak Mau Mangkrak Sehari pun!

Megaproyek Metro Stater Depok mangkrak selama 17 tahun. Proyek yang memiliki grand design mengintegrasikan hunian, pusat perbelanjaan dan terminal ini menjadi percontohan.

Lokasinya di sekitar Terminal Depok yang tidak tertata dan cenderung kumuh. Bahkan pedagang kaki lima juga sudah ditertibkan karena akan dibangun Metro Stater.

Namun yang terjadi, hingga kini proyek tersebut tidak berjalan. Belasan tahun berlalu, tidak ada progress apapun yang dilakukan PT Andyka Investa selaku pengembang. Hanya terdapat sejumlah tiang pancang dan alat berat yang diletakkan tanpa beroperasi.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah dengar kaget. Dia langsung dengan membentuk tim evaluasi yang diketuai oleh bagian hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Chandra meminta agar proyek tersebut segera diselesaikan sehingga dapat meningkatkan pelayanan di bidang transportasi. Menurutnya, keberadaan terminal yang mumpuni sangat diperlukan warga.

“Ya ini sangat harus secepat-cepatnya karena ini terkait pelayanan publik di bidang transportasi. Masyarakat Kota Depok harus memiliki terminal yang memang layak yang harusnya layak buat masyarakat Kota Depok. Karena ini sudah mangkrak selama 17 tahun, maka tadi kami langsung rapat beserta seluruh jajaran OPD untuk kemudian kami ambil keputusan bahwa ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” katanya, Rabu (26/2).

Tidak mau meleset lagi, Chandra meminta kepala bagian hukum menjadi komando tim evaluasi. Tim diberi waktu dua hari untuk memberikan laporan kepada Wali Kota Depok Supian Suri. Dia juga meminta pada Senin (3/3) laporan tersebut sudah ada.

“Evaluasi menyeluruh ini kami kasih waktu dua hari, Kamis dan Jumat. Sehingga hari Senin sudah ada masukan saran dan masukan untuk Bapak Wali kota kepada kami pada hari Senin besok,” tegasnya.

Dia menyayangkan lamanya proyek tersebut mangkrak. Menurutnya, mangkraknya proyek tersebut mengganggu Kota Depok. informasi yang diterima Chandra, proyek tersebut sudah empat kali addendum.

Dia mengultimatum jangan sampai ada addendum kelima. Adapun addendum keempat yang berakhir pada November 2024 lalu ternyata belum diselesaikan oleh pengembang. Dia berharap tidak ada lagi alasan yang membuat proyek itu terhambat walaupun hanya sehari.

"Saya maunya ada kejelasan, kepastian, kalau mau lanjut kapan. Karena saya enggak mau mangkrak sehari pun mangkrak sudah enggak boleh lagi. Kalau pun enggak ya gimana seperti itu, nanti tinggal tim evaluasi akan memberikan rekomendasi kepada kami,” ucapnya.

Selama addendum, pengembang memang membayarkan retribusi pada pemerintah. Namun menurutnya potensi pendapatan daerah yang bisa masuk kas pemerintah jauh lebih besar jika proyek tersebut berjalan. Chandra pun meminta dilakukan solusi dengan pengembang agar proyek tersebut dapat segera diselesaikan.

“Memang ada retribusi yang dibayarkan oleh pengembang tiap tahun, tapi kami sudah rapat juga dengan BAPPEDA, ternyata dari selama mangkrak itu sampai 2024 potensi pendapatan kita malah jauh lebih tinggi dibanding retribusi yang diberikan oleh pihak pengembang. Jadi ini harus segera kita eksekusi penyelesaiannya,” katanya.

Menurutnya, semua opsi terbuka, termasuk kemungkinan untuk memutus kontrak dengan pengembang jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat.

“Semua kemungkinan ada, putus atau lanjut. Tapi kita harus adil, makanya evaluasi menyeluruh dilakukan. Saya ingin tahu masalahnya apa, kenapa 17 tahun hanya begini-begini saja,” ungkapnya.

Dia menyebut bahwa usaha yang dilakukan pengembang terlihat sangat kecil dari hasil tinjauan lapangan. Sehingga diperlukan kajian menyeluruh untuk memastikan proyek ini. Dengan demikian harus dilakukan evaluasi menyeluruh.

“Kita evaluasi dulu kenapa, masalahnya apa, seperti itu. Tapi kan kita harus lihat kenapa, masalahnya apa, kenapa progressnya hanya cuman kayak gini gitu loh,” pungkasnya.