Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Moeldoko Ogah Tanggapi Desakan Anwar Usman Dipecat dari MK: Banyak Urusan Negara yang Lebih Penting

Moeldoko Ogah Tanggapi Desakan Anwar Usman Dipecat dari MK: Banyak Urusan Negara yang Lebih Penting<br>

Moeldoko Ogah Tanggapi Desakan Anwar Usman Dipecat dari MK: Banyak Urusan Negara yang Lebih Penting

Menurut Moeldoko, Indonesia saat ini memiliki banyak urusan seperti, pangan, energi, dan ekonomi. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta semua pihak tak ikut mencampuri putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) soal dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi. Dia menegaskan bahwa putusan MKMK tersebut murni urusan hukum.

"Ini urusan hukum murni, udah. Jangan ikut-ikutan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).

Moeldoko tak mau mengomentari soal desakan agar Ketua MK Anwar Usman dipecat dengan tidak hormat. Moeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.

"Ya saya pikir ini persoalan hukum murni ya. Kita menginginkan situasi yang baik lah. Dalam rangka pemilu ini pasti sudah ada ya, oh ini grup ini, grup ini, grup ini. Di wa (WhatsApp) saja bisa ribet, apalagi urusan politik. Jadi kita sekali lagi berharap mari kita jaga sama sama kondisi ini. Kita menjaga situasi politik ini jangan mengalahkan yang lain-lain," 

jelasnya.

merdeka.com

Menurut dia, Indonesia saat ini memiliki banyak urusan seperti, pangan, energi, dan ekonomi. Moeldoko menyebut urusan tersebut jauh lebih penting daripada masalah politik.

Moeldoko Ogah Tanggapi Desakan Anwar Usman Dipecat dari MK: Banyak Urusan Negara yang Lebih Penting

"Banyak kok urusan negara yang lain gitu. Kita menghadapi urusan pangan, menghadapi urusan energi, ekonomi global, dan seterusnya. Itu jauh lebih penting daripada sekadar urusan politik. Pada akhirnya malah bikin unstability. Pada akhirnya so what gitu," 

tutur Moeldoko.

merdeka.com

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.

"Sebenarnya kalau ahli, para pelapor ahli semua," kata Jimly saat ditemui di Gedung II MK, Jakarta, Jumat (3/11).

Moeldoko Ogah Tanggapi Desakan Anwar Usman Dipecat dari MK: Banyak Urusan Negara yang Lebih Penting

Jimly menuturkan bahwa tidak sulit untuk membuktikan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh sembilan hakim terkait dengan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Moeldoko Ogah Tanggapi Desakan Anwar Usman Dipecat dari MK: Banyak Urusan Negara yang Lebih Penting

"Apalagi, kami sudah memeriksa CCTV. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali? Kenapa ada kisruh internal? Beda pendapat kok sampai keluar (publik)?" 

kata Jimly.

merdeka.com

Ketua MKMK itu mempertanyakan informasi rahasia yang bocor kepada publik. Hal tersebut membuktikan adanya masalah.

"Tentu ada masalah kolektif, ini sembilan hakim ada masalah. Ada soal pembiaran, ada soal budaya kerja," kata Jimly.

Jimly mengemukakan bahwa hakim MK seharusnya bersikap independen, boleh mempengaruhi antarhakim asal menggunakan akal sehat.

"Akal sehat pakai ya, jangan akal bulus. Kasak-kusuk kepentingan itu 'kan akal bulus juga," ujar Jimly.

Seluruh saksi, kata Jimly, telah dimintai keterangan, MKMK tinggal merumuskan putusan atas 21 laporan yang diterima.

Moeldoko Ogah Tanggapi Desakan Anwar Usman Dipecat dari MK: Banyak Urusan Negara yang Lebih Penting
NasDem Gandeng PKB Usung Anies-Cak Imin, Ganjar Tidak Khawatir PPP Keluar Koalisi
NasDem Gandeng PKB Usung Anies-Cak Imin, Ganjar Tidak Khawatir PPP Keluar Koalisi

Ganjar mengaku, selalu menghormati seluruh keputusan masing-masing partai politik.

Baca Selengkapnya
Luhut Minta Jangan Mudah Menilai Orang Ingusan dan Pengkhianat, Puan: Politik Harus Beretika
Luhut Minta Jangan Mudah Menilai Orang Ingusan dan Pengkhianat, Puan: Politik Harus Beretika

Puan menyampaikan, jika penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
Airlangga 'Digoyang' Isu Munaslub Golkar, Begini Reaksi Bamsoet
Airlangga 'Digoyang' Isu Munaslub Golkar, Begini Reaksi Bamsoet

Politikus yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan tidak ada wacana Munaslub untuk mengubah keputusan soal pencapresan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dinilai Berpengalaman dalam Berpolitik, Yusril Disebut Cocok Dampingi Prabowo
Dinilai Berpengalaman dalam Berpolitik, Yusril Disebut Cocok Dampingi Prabowo

Di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004), ia diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM.

Baca Selengkapnya
Moeldoko ke Pensiunan Jenderal: Jangan Sampai Gara-gara Politik kita Terpecah
Moeldoko ke Pensiunan Jenderal: Jangan Sampai Gara-gara Politik kita Terpecah

Moeldoko bertemu dengan purnawirawan TNI Akabri angkatan 81.

Baca Selengkapnya
Politik adalah Alat untuk Mengatur Negara, Pahami Tujuannya
Politik adalah Alat untuk Mengatur Negara, Pahami Tujuannya

Tanpa politik kehidupan di masyarakat tidak akan teratur dan sejahtera.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Anak Usaha Jakpro, Mantan Dirut Abdul Hadi Ditetapkan Polisi Sebagai Tersangka
Kasus Korupsi Anak Usaha Jakpro, Mantan Dirut Abdul Hadi Ditetapkan Polisi Sebagai Tersangka

Kerugian negara akibat perbuatan para tersangka ditaksir mencapai Rp312 miliar

Baca Selengkapnya
Anwar Usman Masih Jadi Hakim, Timnas AMIN Sarankan Mundur Demi Jaga Marwah MK
Anwar Usman Masih Jadi Hakim, Timnas AMIN Sarankan Mundur Demi Jaga Marwah MK

Anwar Usman sebelumnya dicopot sebagai Ketua MK setelah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim terkait putusan batas usia capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya
KPK: 75 Persen Masyarakat Terlibat Politik Uang di Pemilu 2019
KPK: 75 Persen Masyarakat Terlibat Politik Uang di Pemilu 2019

KPK berharap tokoh masyarakat hingga tokoh perempuan bisa membantu KPK dalam memerangi politik uang.

Baca Selengkapnya