Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu sarankan DPR lihat respons masyarakat soal gedung baru

Menkeu sarankan DPR lihat respons masyarakat soal gedung baru Gedung DPR. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pembicaraan mengenai pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi pernah dibahas antara pimpinan dewan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat awal penyusunan RAPBN 2018. Rencana pembangunan gedung baru juga pernah disampaikan pada 2015. Rencana pembangunan gedung yang masuk dalam proyek penataan kawasan Parlemen itu mendapat sorotan masyarakat sehingga batal dilaksanakan.

"Saya sampaikan kepada pimpinan dewan, dari 2015 itu sudah pernah ada inisiatif menganggarkan. Namun saya sampaikan, selalu reaksi masyarakat sangat meningkat, dan kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan," kata Sri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).

Sri mengakui, DPR memiliki hak anggaran atau hak budget. Sehingga bisa mengusulkan hal yang dianggap prioritas. Baik berupa aspirasi anggota, daerah hingga soal legislasi di RAPBN. Sehingga, pihaknya memasukkan anggaran pembangunan gedung dalam pagu APBN tahun 2018.

Meski demikian, mantan Direktur Bank Dunia itu mengingatkan DPR untuk siap bertanggungjawab atas opini masyarakat terkait rencana pembangunan gedung baru itu.

"Seperti yang saya sampaikan, kalau masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat mereka bertanggungjawab untuk mengikuti atau merespon pandangan dari rakyatnya yang diwakili itu," tegasnya.

Jika DPR mengusulkan anggaran pembangunan gedung baru dan sudah dianggarkan, Menkeu tidak ingin proyek tersebut batal dilaksanakan karena ada respons negatif masyarakat. Sebab, dampaknya pada laporan keuangan negara. Jika DPR kembali batal melaksanakan proyek itu maka akan terjadi inefisiensi anggaran dalam belanja negara. Apalagi, jika anggaran yang sudah ditetapkan dan dibatalkan secara politis, kemudian dipakai belanja lain yang tidak termasuk prioritas.

"Makanya saya sampaikan, sebelum menyampaikan ini silakan sampaikan ke masyarakat secara transparan saja bahwa dewan ingin seperti ini dan alasannya ini masyarakat menghendaki gedung baru atau alun-alun baru," ucapnya.

Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan DPR telah mendapatkan alokasi anggaran untuk penataan kawasan Parlemen di APBN 2018. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sekitar Rp 600 miliar dari total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.

Rencana penataan kawasan itu akan dimulai dengan perencanaan, manajemen konsultan dan konstruksi. Sehingga, penataan kawasan Parlemen yang di dalamnya berisi proyek gedung baru DPR kemungkinan akan dilakukan pada akhir 2018 atau awal tahun 2019.

Selain gedung, DPR juga akan melakukan perencanaan pembangunan alun-alun demokrasi, perpustakaan, museum dan pusat kajian. Keseluruhannya itu masuk dalam proyek penataan kawasan Parlemen. Namun, pembangunan yang menjadi prioritas adalah gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi.

"Jadi untuk anggaran 2018 itu adalah untuk penataan kawasan termasuk gedung di dalamnya, itu sekitar Rp 600 miliar dan itu nantinya akan dimulai dengan perencanaan, apakah untuk tahun 2018," kata Djuned.

Lebih lanjut, Djuned menuturkan, rancangan dan spesifikasi gedung baru DPR itu akan disesuaikan dengan standar bangunan lembaga negara lainnya. Semisal, gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Ruangan-ruangan di lembaga negara lain biasanya memiliki luas 117 meter persegi. Ukuran itu merupakan standar bangunan untuk pejabat negara eselon satu. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polisi Kerahkan 2.304 Personel Kawal Demo Kepala Desa di Depan Gedung DPR

Polisi Kerahkan 2.304 Personel Kawal Demo Kepala Desa di Depan Gedung DPR

Personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Warga Depok Teriak, Proyek Jembatan Mampang Tak Kunjung Selesai Bikin Macet Makin Menggila

Warga Depok Teriak, Proyek Jembatan Mampang Tak Kunjung Selesai Bikin Macet Makin Menggila

Dampak lain dari proyek itu adalah bangunan masjid yang ikut retak.

Baca Selengkapnya
Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat

Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat

Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.

Baca Selengkapnya