Mendagri Tito Nilai Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp86 Triliun Terlalu Besar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp86 triliun terlalu besar. Untuk itu dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, ia meminta agar jumlah tersebut dipertimbangkan supaya lebih efisien.

Salah satunya karena Pandemi Covid-19. Tito menilai meski sektor kesehatan sudah terlihat melandai, namun, Indonesia masih berusaha untuk memulihkan ekonomi nasional yang sempat minus.

"Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," ujar Tito dalam rapat membahas Pemilu 2024 di Komisi II DPR RI, Kamis (16/9).

Tito membandingkan anggaran Pemilu 2014, 2019, hingga 2029. Pemilu 2014 totalnya kurang lebih Rp16,186 triliun, kemudian Pemilu 2019 berjumlah Rp27,479 triliun. Sedangkan, penyelenggara Pemilu mengajukan anggaran mencapai Rp86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024.

Menurutnya besarnya anggaran itu perlu kembali dipertimbangkan mengingat kondisi negara masih berupaya pulih dari dampak pandemi.

"Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari 16 ke 27, ke 86 di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," ujar Tito.

"Apalagi tahapannya kalau di 2022 dimulai, ini harus kita pertimbangkan betul," tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan KPU membutuhkan anggara kurang lebih Rp13,295 triliun untuk tahun 2022 saat persiapan Pemilu 2024. Hal ini dibagi untuk Satker Pusat sebesar Rp388 miliar, Satker Provinsi Rp280 miliar, serta Satker Kabupaten/Kota Rp1,784 triliun.

Saat anggaran yang baru ada di Menteri Keuangan sebesar Rp2 triliun, masih kurang Rp10 triliun.

"Yang sekarang sudah ada bersama Menkeu ini baru Rp2 triliun, jadi usulan kekurangannya adalah Rp10 triliun sekian," jelas Ilham saat rapat di Komisi II DPR RI.

Usulan KPU

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum RI menyebutkan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada 2024 sebesar Rp86,26 triliun. Anggaran itu untuk kebutuhan 5 tahun.

"Mulai 2021 hingga akhir tahapan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2025," kata Plt. Ketua KPU RI Ilham Saputra saat RDP bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (15/3).

Dijelaskan pula, bahwa anggaran tersebut juga dirancang penyelenggaraan pemilu masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Kebutuhan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp8,43 triliun, kata dia, merupakan alokasi anggaran tambahan dari pagu alokasi KPU yang sudah diterima pada tahun 2021.

Ia menyebutkan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp13,29 triliun, anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp24,90 triliun, anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp36,54 triliun, dan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp3,09 triliun.

Anggaran untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan umum serentak itu, lanjut Ilham, bersumber dari APBN. Sementara itu, anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan serentak pada 2024 sebesar Rp26,2 triliun. Biaya tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak itu bersumber dari APBD pada tahun anggaran 2023-2024.

"Sumber pendanaan pemilihan yang berasal dari APBD tersebut membutuhkan penyiapan NPHD yang lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan," kata Ilham.