Mendagri Tantang Bertemu Kepala Daerah yang Tak Keluar Ongkos Politik Pilkada

Senin, 18 November 2019 16:35 Reporter : Ahda Bayhaqi
Mendagri Tantang Bertemu Kepala Daerah yang Tak Keluar Ongkos Politik Pilkada Mendagri Tito Karnavian melantik 1.608 Muda Praja IPDN. ©2019 Merdeka.com/Aksara Bebey

Merdeka.com - Usulan agar sistem Pilkada langsung dikaji ulang, kembali mencuat. Salah satu alasannya karena sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya dan biaya politiknya tinggi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkit mahalnya ongkos Pilkada secara langsung di hadapan anggota DPD RI dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Dari perhitungannya, untuk mencalonkan diri sebagai Bupati, seseorang bisa mengeluarkan kocek Rp 30 miliar. Angkanya bisa semakin tinggi mulai dari bupati hingga gubernur.

Tito menantang bertemu kepala daerah yang tidak mengeluarkan uang sepeserpun agar terpilih.

"Ya kalau ada yang menyatakan ga bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Pernyataan tersebut berkaitan dengan evaluasi Pilkada langsung. Menurut Tito sistem pemilihan kepala daerah saat ini membuka peluang kepala daerah untuk korupsi. Sebab, biaya untuk pencalonan sebagai kepala daerah sangat mahal.

Di sisi lain, gaji kepala daerah selama lima tahun tidak menutup ongkos politik yang dikeluarkan selama Pilkada. Tito bakal memberi hormat jika ada kepala daerah yang bersedia rugi atas nama pengabdian kepada masyarakat.

"Kalau dia mau tekor saya mau hormat sekali, itu berati betul-betul mengabdi untuk nusa bangsa gitu. Tapi yang apakah ada 1001? Mungkin ada, mungkin. Mungkin juga enggak. Saya mohon juga kalau tidak ada," kata mantan Kapolri itu.

Baca Selanjutnya: Klaim Jokowi Tak Keluarkan Ongkos...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini