Evaluasi Pilkada Langsung

Tito Karnavian mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada Langsung dievaluasi. Namun usulan itu justru jadi polemik

Mahfud melanjutkan, sistem tidak langsung juga mendorong aksi 'teror' DPRD kepada kepala daerah, seperti mengatakan laporan akan ditolak, LPJ akan ditolak, akan dilengserkan, dan sebagainya.

Mantan Kapolri ini menuturkan evaluasi sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah agar objektif. Dia mengusulkan, sebaiknya evaluasi dilakukan oleh akademisi.

Hadar mengatakan, masyarakat berpotensi melakukan protes tanpa henti jika kepala daerah yang dipilih DPRD tidak dikehendaki.

Mendagri Tito Karnavian mengusulkan penerapan Pilkada Asimetris di Indonesia. Artinya, tidak semua daerah menerapkan sistem Pilkada langsung, tergantung indeks demokrasi daerah tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan kementeriannya tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang pertama kali digelar 2005 lalu.

Ahli hukum tata negara, Denny Indrayana memandang, baik Pilkada langsung maupun tak langsung, keduanya berpotensi adanya politik uang.

Rudy mencontohkan, dalam sepekan ia bisa menghadiri belasan kali acara hajatan warga. Belum lagi tak sedikit warga yang meminta bantuan secara pribadi. Baik untuk pelunasan biaya sekolah maupun pelunasan biaya rumah sakit misalnya. Kondisi tersebut membuat ia harus menyiapkan anggaran cukup besar.

Usul itu menuai pro dan kontra dari partai politik. Ada partai yang mendukung ada juga yang tidak mendukung usulan pilkada asimetris itu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyoroti polemik pilkada dikembalikan ke DPRD. Dia pun menyerahkan sepenuhnya mekanisme pilkada pada pembuat Undang-undang yakni DPR.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta pemerintah fokus mengkaji Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dengan biaya yang murah. Lebih penting, ia meminta mekanisme dan proses pemilihan tidak lagi menimbulkan korban jiwa dari para petugas pemilu.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan kepada DPR terkait usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait revisi pilkada secara langsung. Selain itu kata dia, ada cara lain yaitu dengan cara mendengarkan pendapat publik.

Doli menjelaskan, biasanya asimetris hanya dilakukan untuk otonomi daerah. Karena itu, usul Mendagri masih harus dikaji lebih dalam.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai sulit menerapkan pemilihan kepala daerah secara asimetris berdasarkan daerah seperti yang diwacanakan Mendagri Tito Karnavian. Arsul mengatakan, ada dua alasan mengapa hal tersebut sulit diterapkan.

"Kalau ini buat saya jumping untuk conclusion langsung asimetris," ungkapnya.

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat ini mengatakan hal-hal yang harus dikoreksi terkait pilkada langsung seperti biaya politik yang mahal dan maraknya tindak pidana korupsi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan evaluasi Pilkada langsung dengan sistem asimetris. Pilkada langsung dilihat dari indeks demokrasi di daerah yang hendak melakukan pemilu.

Namun, pernyataan Tito yang menginginkan Pilkada Langsung dikaji ulang menuai protes dari sejumlah kalangan. Mereka menilai, yang seharusnya dievaluasi bukan terkait sistem pemilihannya, melainkan sistem kepartaian.

Presiden PKS Sohibul Amin khawatir jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Kekhawatirannya, sistem oligarki kekuasaan semakin kuat dan tak terbendung.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Alasan PPP, Pilkada langsung berpotensi terjadinya konflik horizontal dan ongkos politik tinggi.