Memperkuat Tata Kelola Rinjani Tambora: Menjaga Keindahan Alam dan Kesejahteraan Warga NTB

Pagi yang tenang di Sembalun selalu menyajikan pemandangan serupa, namun tak pernah membosankan bagi siapa pun yang menyaksikannya. Kabut tipis menyelimuti kaki Gunung Rinjani, sementara kehidupan masyarakat berjalan mengikuti siklus yang telah diwariskan turun-temurun.

Ratusan kilometer jauhnya, Gunung Tambora menjulang di Pulau Sumbawa, menyimpan sejarah letusan dahsyat pada tahun 1815 sekaligus menjaga ekosistemnya yang masih alami. Kedua gunung ini bukan sekadar bentang alam; mereka adalah ruang hidup bagi masyarakat, laboratorium alami untuk memahami dinamika bumi, dan sumber ekonomi penting bagi ribuan warga yang bergantung pada sektor pariwisata.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rinjani dan Tambora menghadapi tekanan baru yang signifikan. Kunjungan ke Gunung Rinjani hingga Oktober 2025 mencapai 72.528 pendaki dan 43.502 pengunjung non-pendakian, menunjukkan daya tarik yang luar biasa sekaligus beban ekologis yang harus ditanggung. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rinjani menembus Rp21,6 miliar, menggarisbawahi kontribusinya bagi negara dan pentingnya menjaga kelestariannya.

Upaya untuk membangun tata kelola yang lebih baik di Rinjani dan Tambora telah dimulai dengan berbagai inisiatif. Di Rinjani, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menerapkan sistem Go Rinjani Zero Waste guna mengurangi volume sampah pendakian yang mencapai lebih dari 28 ton setiap tahun. Jalur-jalur pendakian yang sebelumnya rawan telah diperbaiki dengan trap batu alami, pengaman, serta penataan ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian.

Kewajiban bagi pendaki untuk membawa surat sehat, mengikuti briefing keselamatan, dan memenuhi rasio pemandu-pendaki bukan sekadar prosedur teknis. Semua langkah ini dirancang untuk memastikan keamanan pendaki dan kelestarian lingkungan. Pada tingkat kebijakan, kenaikan tarif pendakian berdasarkan Permenhut Nomor 17/2025 tidak hanya bertujuan meningkatkan pemasukan negara, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan. Digitalisasi melalui aplikasi eRinjani menjadi terobosan penting untuk mencegah pendakian ilegal dan memastikan daya dukung gunung tidak terlampaui, menjadikan Rinjani lebih tertata.

Sementara itu, Tambora menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan beragam. Berbagai catatan dari hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa kawasan ini bergulat dengan masalah laten seperti akses pendakian ilegal, aktivitas penelitian tanpa izin, perburuan satwa, hingga kurangnya infrastruktur pendakian. Wakil Menteri Kehutanan yang menjajal jalur Doro Ncanga pada Juli 2025 bahkan menekankan perlunya pagar pengaman di titik rawan bibir kawah Tambora. Titik-titik seperti Piong, Kawinda To’i, Oi Bura, dan Sorinomo masih dipenuhi aktivitas masuk tanpa izin, membuat pengawasan dan keselamatan pendaki menjadi pekerjaan yang tak pernah usai.

Untuk mengatasi hal ini, Balai TN Tambora telah mengintensifkan patroli lapangan, menutup jalur ilegal, dan melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Polri, KPH, tokoh lokal, serta kelompok pecinta alam. Namun, langkah teknis saja tidaklah cukup; Tambora memerlukan tata kelola terpadu yang mencakup satu peta, satu narasi, dan satu arah kebijakan. Salah satu anggota DPR Komisi IV bahkan mendorong agar Tambora ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berbasis konservasi dan budaya, sebuah langkah yang akan memperkuat payung hukum dan integrasi lintas sektor jika terwujud.

Pengembangan geosite Rinjani dan Tambora bukan hanya tentang menciptakan spot foto atau membuka jalur baru, melainkan cara bagi suatu daerah untuk mengintegrasikan identitas, konservasi, dan kesejahteraan warga dalam kerangka berkelanjutan. Rinjani dan Tambora membutuhkan pendekatan yang berbeda namun dengan satu tujuan utama, yaitu melindungi alam sambil membuka ruang ekonomi yang adil. Oleh karena itu, ada beberapa refleksi penting yang dapat diangkat untuk masa depan.

Pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum harus menjadi pondasi utama pengelolaan. Di Tambora, aktivitas ilegal yang terdeteksi melalui SMART Patrol menunjukkan bahwa ancaman terhadap kawasan konservasi masih sangat nyata. Akses pendakian ilegal harus ditutup secara total, dan pengawasan berbasis digital perlu dikembangkan, serupa dengan yang diterapkan di Rinjani. Ini akan memastikan bahwa setiap kegiatan di kawasan ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedua, pemberdayaan masyarakat lokal wajib ditempatkan sebagai pusat kebijakan pengelolaan geosite. Penegasan bahwa pemandu lokal harus mendampingi pendaki di Tambora merupakan langkah positif, namun perlu ditingkatkan melalui sertifikasi, pelatihan keselamatan, serta penguatan usaha wisata berbasis desa. Masyarakat lokal bukan sekadar penjaga, melainkan mitra utama dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Ini akan meningkatkan kapasitas mereka dan memberikan manfaat ekonomi langsung.

Ketiga, infrastruktur pendakian yang aman dan ramah lingkungan adalah syarat mutlak bagi pengembangan geosite. Arahan Wakil Menteri Kehutanan mengenai pemasangan pagar pembatas, papan keselamatan, hingga perbaikan jalur rawan merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. Tata kelola berkelanjutan tidak mungkin berdiri di atas fasilitas yang rapuh atau tidak memadai. Keamanan dan kenyamanan pengunjung harus menjadi prioritas utama.

Keempat, pengembangan narasi edukatif harus dipertegas dan diperluas. Rinjani sebagai UNESCO Global Geopark dan Tambora sebagai situs letusan terbesar dunia memiliki nilai edukasi yang jauh lebih besar daripada sekadar wisata petualangan. Agenda eduwisata, pembangunan museum situs, interpretasi sejarah, hingga promosi berbasis ilmu pengetahuan menjadi cara efektif untuk mengikat gunung-gunung ini ke dalam identitas warga NTB dan bangsa. Ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi.

Kelima, pendekatan lintas sektor harus menjadi standar baru dalam pengelolaan geosite. Upaya Dinas Pariwisata (Dispar) NTB dalam memperkuat geosite Rinjani–Tambora adalah langkah awal yang baik. Namun, dibutuhkan integrasi yang lebih kuat antara sektor kehutanan, pariwisata, lingkungan hidup, pendidikan, penegak hukum, hingga desa wisata. Tanpa integrasi yang komprehensif, kebijakan yang dirumuskan berisiko hanya berhenti pada tataran wacana tanpa implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, pembangunan geosite ini harus menempatkan NTB sebagai laboratorium kebijakan pariwisata berbasis konservasi yang inovatif. Dengan jumlah kunjungan yang terus meningkat dan status geopark dunia yang dipertahankan, NTB memiliki modal besar untuk menjadi contoh tata kelola gunung di Indonesia. Pada akhirnya, Rinjani dan Tambora adalah cermin bagi kita semua. Dari keduanya, kita belajar bahwa keindahan bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk dijaga dengan sepenuh hati. Pariwisata bukan hanya tentang pergerakan manusia, melainkan upaya kolektif untuk menjaga bumi dan kehidupan. Konservasi bukan sekadar kata, melainkan komitmen lintas generasi yang harus terus dipegang teguh. Jika upaya ini terus berlanjut, NTB bukan hanya akan dikenal sebagai rumah bagi dua gunung besar, tetapi sebagai daerah yang menunjukkan bagaimana alam, budaya, dan manusia dapat berjalan bersama dengan terhormat dan harmonis.

Sumber: AntaraNews