Masih Pro Kontra, Kemenkes Tunda Pelepasan Nyamuk Wolbachia di Bali

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi pelepasan jentik nyamuk Wolbachia di Bali tunda. 

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi menjelaskan penundaan ini terkait sikap sejumlah masyarakat setempat yang belum siap dengan penyebaran nyamuk Wolbachia.

"Sekarang sedang kita bahas dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk menunda dulu pelepasan Wolbachia, dan melakukan sosialisasi sampai masyarakat siap," kata Nadia, dikutip dari Antara, Jumat (17/11). 

Nadia menjelaskan Wolbachia merupakan strategi baru untuk mencegah penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia, melengkapi intervensi yang kini berjalan berupa pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Nadia mengatakan Provinsi Bali menjadi salah satu wilayah uji coba penerapan inovasi nyamuk Aedes Aegypti mengandung Wolbachia melalui kerja sama dengan World Mosquito Program (WMP).

WMP organisasi non-pemerintah yang dimiliki oleh Monash University, Australia, yang bekerja untuk melindungi masyarakat global dari penyakit yang ditularkan nyamuk seperti demam berdarah, zika, demam kuning, dan chikungunya.

WMP di Indonesia merupakan kolaborasi penelitian yang dipimpin oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada melalui pendanaan Yayasan Tahija.

Sedangkan uji coba pelepasan nyamuk berwolbachia melalui Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1341 tentang Penyelenggaraan proyek percontohan (Pilot Project) Implementasi Wolbachia sebagai inovasi penanggulangan dengue yang dilakukan di lima kota yaitu Kota Semarang, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Kupang, dan Kota Bontang.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, penyebaran nyamuk Wolbachia masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Bali.

Menurut dia, metode penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan dengue masih perlu sosialisasi dari pemrakarsa sehingga semua masyarakat bisa menerima.

"Perlu sosialisasi, ada penolakan dari masyarakat, kan kita tidak ingin masyarakat terbelah. Yang pro dan kontra ini harus dibagusin dulu. Berarti kita tunda dulu,"

kata Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya