Merdeka.com - Koordinator lapangan aksi unjuk rasa damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Abdullah Hehamahua menegaskan massa yang menggelar aksi di sekitar gedung MK tak memiliki kepentingan dengan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo dan Sandiaga.

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menjelaskan aksi massa hari ini terkait hasil Pemilu 2019. "Sekali lagi saya katakan, bukan urusan pak Prabowo, tapi fakta-fakta di lapangan," kata Abdullah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Abdullah Hehamahua mengatakan, fakta yang dimaksud adalah ketidakadilan selama proses Pemilu 2019 yang nyata dipapar melalui jalannya sidang sengketa hasil pemilu presiden di MK. Dia berharap majelis hakim MK memutus sengketa Pilpres 2019 secara adil.

"Kami meminta kepada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa memutus hasil sengketa dengan seadilnya-adilnya," tegas dia.

Apabila sebaliknya, Abdullah mengancam akan meneruskan aksinya ke Komnas HAM. Abdullah akan menuntut pertanggungjawaban negara, khususnya Presiden Jokowi karena dinilainya abai dengan kasus kematian ratusan jiwa petugas kelompok pemungutan suara (KPPS).

"Kita akan ke Komnas HAM. Korban petugas KPPS itu pemerintah tidak sama sekali," tandasnya.

Reporter: Muhammad Radityo PriyasmonoSumber: Liputan6.com