Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sudah menerima surat dari kuasa hukum Imam Besar FPI, Rizieq Syihab. Namun, Mahfud menjelaskan surat tersebut bukan berisi pencekalan seperti yang diklaim sebelumnya.

Surat itu dari Imigrasi Arab Saudi yang berisi larangan keluar negara karena alasan keamanan.

"Yang dikirim ke saya itu bukan surat pencekalan. Bukan alasan pencekalan. Tapi surat dari imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizieq, nomor paspor sekian dilarang keluar Arab Saudi karena alasan keamanan. Itu aja," jelas Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Rizieq Harus Tunjukkan Bukti Pencekalan

Mahfud menilai hal itu merupakan masalah Rizieq dengan pemerintah Arab Saudi, bukan dengan pemerintah Indonesia. Dia meminta agar Rizieq dapat menunjukkan apabila ada bukti pencekalan dari Indonesia.

"Kalau ada yang dari kita, tunjukkan ke saya. Jangan yang begitu-begitu. Yang gitu-gitu ndak bisa dijadikan alat untuk nego bagi pemerintah kita. Yang harus nego dia sendiri kalau surat seperti itu," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan bahwa pemerintah tak pernah melarang Rizieq untuk kembali ke tanah air.

Dia mengaku sudah mengonfirmasi hal ini kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, hingga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Pastikan Pemerintah Tak Keluarkan Surat

Mahfud memastikan tidak ada instansi yang mengeluarkan surat pencekalan terhadap Rizieq Shihab. Menurut dia, yang membuat Rizieq tak bisa kembali ke Indonesia adalah masalahnya dengan otoritas Arab Saudi.

"Iya urusannya ke Arab. Kalau ada suratnya dari Arab itu, yang bukan-bukan," kata dia.

Dengan begitu, Mahfud menuturkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan membuka komunikasi dengan Arab Saudi. Sebab, hal itu merupakan masalah Rizieq dengan pemerintah Arab Saudi.

"Kalau mau minta bantuan pemerintah kasihkan suratnya ke saya," tutur Mahfud.

Reporter: Lizsa Egeham