Mahfud MD, Sri Mulyani dan Kepala PPATK akan Dilaporkan ke Bareskrim
Merdeka.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI), Boyamin Saiman bakal melaporkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Menko Polhukam Mahfud MD hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Bareskrim Polri. Pelaporan ini akan dilakukan pada siang hari nanti sekira pukul 12.00 WIB.
Dia mengatakan, ketiganya itu dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pembocoran data transaksi mencurigakan Rp300 triliun.
"Betul (MAKI ke Bareskrim untuk pelaporan dugaan pembocoran Rp300 triliun)," katanya saat dihubungi, Selasa (28/3).
Pada laporan siang hari ini, Boyamin akan mengajukan saksi atau ahli dari anggota Komisi III DPR.
"Saksi/ahli yang diajukan anggota Komisi III DPR. Arteria Dahlan, Benny K Harman, Asrul Sani," ujarnya.
Transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di tubuh Kemenkeu dalam rentang waktu 2009-2023 pertama kali dikemukakan oleh Mahfud pada tanggal 8 Maret 2023 sebagai temuan dari PPATK.
Pada tanggal 10 Maret 2023, Mahfud menyatakan, transaksi tersebut bukan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan melibatkan sekitar 467 pegawai di tubuh Kemenkeu.
Pada tanggal 14 Maret 2023, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa temuan tersebut merupakan angka terkait dengan pidana asal kepabeanan maupun perpajakan yang ditangani Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.
Selanjutnya, pada hari Kamis (16/3) di Melbourne, Australia, Mahfud menyatakan akan menemui kembali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperjelas perihal transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu yang menjadi perbincangan publik dalam beberapa pekan terakhir.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaPPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Caleg DPRD SUmsel MM melapor ke polisi. Dia mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan terkait transaksi suara pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaLaporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.
Baca SelengkapnyaKedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca Selengkapnya