Merdeka.com - Sosialisasi rencana revisi UU KPK yang dilakukan perwakilan DPR di Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada mendapat penolakan dari Aliansi Mahasiswa Antikorupsi Yogyakarta, Rabu (22/3). Dalam sosialisasi tersebut, dua orang perwakilan DPR yaitu Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk dan Kepala Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul didapuk sebagai pembicara.

Berbagai spanduk berisi penolakan dan kecaman terhadap revisi UU KPK ini dibentangkan di halaman FH UGM dan di sekitar lokasi sosialisasi. Koordinator Aliansi Mahasiswa Antikorupsi Yogyakarta, Kuncoro Jati menuntut DPR menghentikan proses revisi UU KPK.

"DPR harus mempertimbangkan berbagai reaksi penolakan dari mahasiswa maupun masyarakat sipil. Penolakan ini harus benar dijadikan pertimbangan dan dicatat dalam proses yang mereka lakukan selama sosialisasi rencana revisi UU KPK," papar Kuncoro, Rabu (23/).

Puluhan mahasiswa ini juga sempat menitipkan petisi berisi tanda tangan kepada perwakilan DPR yang menggelar sosialisasi revisi UU KPK. Selain itu mahasiswa juga menitipkan buku "Jangan Bunuh KPK" karya Denny Indrayana, dan pigura berisi foto anggota DPR.

Dalam aksinya, para mahasiswa sempat menampilkan teaterikal dengan memperlihatkan cermin di hadapan dua perwakilan DPR tersebut. Cermin ini sebagai simbol agar digunakan anggota DPR untuk berkaca. Perbaikan seharusnya dilakukan di internal DPR lebih dulu sebelum memperbaiki institusi KPK.

Menanggapi munculnya aksi penolakan yang dilakukan mahasiswa dalam sosialisasi revisi UU KPK, Inosentius Samsul menyatakan pihaknya hanya datang untuk menjaring aspirasi soal rencana revisi UU KPK sebelum akhirnya diputuskan.

"Penolakan dari mahasiswa ini akan kami sampaikan ke DPR. Saya kira itu akan sampai ke DPR," jelas Inosentius.

Walaupun sempat mendapatkan penolakan dari puluhan mahasiswa, acara sosialisasi yang dilakukan Badan Keahlian DPR tetap berlangsung. Dalam acara ini sosialisasi ini hadir pula penanggap dari akademisi FH UGM.