Mabes TNI Bantah Keras Ada Anggotanya Jadi Perusuh Ditangkap Polisi: Itu Narasi Jahat, Bohong dan Menyesatkan!

Aksi prajurit TNI membubarkan kelompok pembawa bendera GAM itu viral di media sosial.

Menurutnya, deteksi dini tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi BIN terhadap dinamika keamanan nasional.

Di tengah upaya memperkuat sinergi dengan Polri, muncul upaya provokatif.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Freddy Ardianzah, tidak ada anggotanya yang diciduk dan tidak ada anggota TNI yang memiliki niat jahat.

Karena hal yang disangkalnya adalah narasi yang menyebut anggotanya disebut provokator.

Wakil Panglima TNI Tandyo menegaskan tak ada rencana mengambil alih menjadi darurat militer

Kapolres Bogor membantah keras isu keterlibatan anak TNI dalam rencana penyerangan Brimob Cikeas. Terungkap, pengakuan tersangka M soal Isu Penyerangan Brimob Cikeas hanyalah akal-akalan untuk lolos hukum.

Dansat Brimob Polda Sumsel mengklarifikasi insiden penangkapan Pratu Handika Novaldo saat kerusuhan Palembang.

Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah membantah tegas narasi hoaks tentang prajurit TNI ditangkap polisi saat demo.

Personel TNI yang bertugas di Pos Kampung Mayerga sempat mendengar ada bunyi letupan senjata organik, namun hal itu bukan dipengaruhi oleh aksi penembakan kedua

Kapolres menyebut video itu untuk menjatuhkan institusi Polri dan memecah belah TNI-Polri.

Kadispenad sedang berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan informasi hoaks.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya memberi tindakan tegas kepada massa yang berbuat kericuhan.

Terlihat ketika polisi datang, massa langsung kocar-kacir ke berbagai arah. Polisi pun terus mengejar massa.

Delpedro Marhaen dkk akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. Ikuti perkembangan Sidang Putusan Delpedro Kasus Penghasutan ini.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa keempat terdakwa, termasuk Delpedro, terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana penghasutan.

Soal sejumlah peserta aksi yang ditangkap, menurutnya, tindakan itu bukan karena petugas melawan masyarakat.

Penangguhan penahanan itu sudah dilakukan pada Jumat, 3 Oktober 2025 lalu dengan sudah adanya kajian hukum.

Polisi mengerahkan 584 personel gabungan untuk mengawal dua aksi unjuk rasa di DPR/MPR RI dan Kantor BGN RI, Jakarta Pusat.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Ade Sapari menyebut penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut.

Hal ini karena ada sejumlah mahasiswa menggelar aksi di Gedung Kemdiktisaintek dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, personel berasal dari Polda, Polres, hingga Polsek jajaran.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, mereka dijemput keluarga masing-masing dan mendapat pendampingan dari LBH Jakarta.

Kabid Humas Polda, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan ratusan orang tersebut dipulangkan semalam dan langsung dijemput oleh keluarga masing-masing.