LPSK tak merasa diminta KPK lindungi saksi kasus suap Akil Mochtar

Senin, 28 Agustus 2017 18:30 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
LPSK tak merasa diminta KPK lindungi saksi kasus suap Akil Mochtar LPSK paparkan hasil laporan perlindungan saksi dan korban. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan tak ada permintaan dan tidak diberitahu KPK untuk melindungi saksi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa. Sehingga LPSK sama sekali tidak mengetahui soal perlindungan kepada Niko.

"Kalau untuk kasus Niko sama sekali tidak diberi tahu, atau dimintakan agar Niko-nya di lindungkan LPSK. Jadi kami tidak tahu sama sekali tentang saksi tersebut," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Haris menuturkan seharusnya KPK berkoordinasi dengan LPSK soal pelaksanaan perlindungan saksi kasus korupsi. Sebab, kata Haris, LPSK memiliki mandat dan tugas untuk menjamin keselamatan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam UU nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Ya sebenarnya idealnya memang koordinasi dengan LPSK, karena LPSK ini kan aturan baru yang dibuat oleh peraturan per-UU dan diberikan mandat khusus untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban," tegasnya.

"Jadi dengan demikian setidaknya dikoordinasikan kepada LPSK. Sehingga kita pun dapat mengetahui dan juga kan kita bisa lihat apakah perlindungan saksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak-hak saksi korban atau tidak," sambung Haris.

Merujuk pada UU nomor 31 tahun 2014, disebutkan LPSK bisa bekerja sama dengan instansi lain untuk melindungi saksi. Ketentuan UU itu hanya berlaku bagi LPSK dan tidak bisa diterjemahkan bahwa lembaga lain semisal KPK ikut berwenang melindungi saksi.

"Enggak, enggak disebut begitu. Jadi dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban dapat dilakukan bekerja sama dengan instansi lain. Jadi LPSK dapat bekerja sama dengan instansi lain," tandasnya.

Saat rapat dengan Pansus angket, Niko pernah mengungkapkan rumah aman atau save house yang dimiliki KPK sebagai rumah sekap. Haris mengklaim, pihaknya belum pernah meninjau langsung rumah aman tersebut.

Namun, Haris menegaskan, LPSK memiliki rumah aman sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan saksi dan korban.

"Dan SOP rumah aman itu memang ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Nah apakah rumah aman KPK sesuai dengan SOP kita, kami sendiri belum tahu karena kami belum pernah melihat rumah amannya KPK," pungkasnya.

Baca juga:
Ingin tahu perlindungan saksi kasus korupsi, Pansus Angket undang LPSK
KPK belum pernah koordinasi dengan LPSK soal perlindungan saksi
LPSK sebut kerja sama pelindungan saksi dengan KPK habis sejak 2015
LPSK sebut pelaku utama tak bisa jadi Justice Collaborator
Prof Romli tegaskan Nazaruddin tak bisa dijadikan justice collaborator

[cob]

Topik berita Terkait:
  1. Lpsk
  2. Muhammad Akil Mochtar
  3. KPK
  4. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini