LPOI Desak Pemerintah Segera Lakukan Mitigasi Dampak Perang dan Krisis Ekologi Global

Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) baru-baru ini menyerukan pentingnya adaptasi dan mitigasi strategis. Seruan ini disampaikan untuk menghadapi potensi dampak serius dari konflik geopolitik global. Khususnya perang di Timur Tengah, serta ancaman krisis ekologi yang semakin meningkat.

Ketua Umum LPOI, Said Aqil Sirodj, menyatakan bahwa dinamika global ini berpotensi mengganggu berbagai sektor vital. Mulai dari kedaulatan pangan, energi, hingga stabilitas sistem keuangan negara. Pernyataan ini disampaikan Kiai Said Aqil dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu.

Menurut LPOI, langkah antisipatif dan kebijakan yang terencana sangat dibutuhkan saat ini. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional dan menjamin kenyamanan masyarakat. Termasuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam.

Konflik geopolitik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah telah menimbulkan kekhawatiran serius. Bersamaan dengan itu, krisis ekologi global terus menunjukkan peningkatan ancaman yang nyata. Kedua faktor ini secara langsung dapat memengaruhi stabilitas berbagai sektor strategis negara.

Said Aqil Sirodj menegaskan bahwa potensi gangguan terhadap kedaulatan pangan menjadi perhatian utama. Selain itu, kedaulatan energi dan stabilitas sistem keuangan juga memerlukan antisipasi segera. Pemerintah didesak untuk merumuskan kebijakan yang matang dan langkah strategis.

Dampak dari situasi global ini tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi dan keamanan. Aspek keagamaan, khususnya kenyamanan dan kelancaran ibadah haji dan umrah, juga berpotensi terganggu. Solusi komprehensif diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan ini.

Untuk menghadapi kompleksitas tantangan global, penguatan kemandirian nasional menjadi sangat krusial. Upaya mengurangi ketergantungan impor di berbagai sektor harus dipercepat. Hal ini akan memperkokoh posisi Indonesia di tengah ketidakpastian dunia.

Kiai Said Aqil, yang juga mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, menambahkan pandangan baru tentang kedaulatan. Kedaulatan suatu negara kini tidak hanya mencakup teritorial semata. Namun juga meliputi kedaulatan digital, aset sejarah dan budaya, serta kedaulatan ekologis.

Selain itu, kedaulatan pangan, energi, dan penguasaan teknologi masa depan turut menjadi pilar penting. LPOI mendorong negara-negara dalam kelompok BRICS dan mitra perluasan (BRICS Plus) untuk lebih aktif. Mereka diharapkan merespons dinamika dan persoalan global secara kolektif.

Kiai Said menyerukan penghentian perang atas nama apa pun dan pengakhiran krisis ekologi. Ini adalah langkah fundamental agar peradaban dunia tidak bergerak menuju kehancuran. Kolaborasi internasional menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.

Dalam rangka memetakan potensi nasional, LPOI mengusulkan langkah konkret kepada pemerintah Indonesia. Usulan tersebut adalah melakukan audit neraca sumber daya alam dan sumber daya manusia. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi modal pembangunan negara.

Pemetaan potensi ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Ini penting untuk mencapai kemandirian dan ketahanan nasional jangka panjang.

Langkah audit ini juga sejalan dengan upaya penguatan kedaulatan ekologis dan pangan. Dengan mengetahui secara pasti kekayaan alam dan kapasitas SDM, Indonesia dapat merancang strategi adaptasi yang lebih baik. Ini akan membantu menghadapi berbagai krisis di masa mendatang.

Sumber: AntaraNews