Lapas Kelebihan Kapasitas, Pemerintah Diminta Prioritaskan Napi Divaksinasi Covid-19
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pemerintah memprioritaskan napi dan tahanan di seluruh lapas Indonesia untuk menerima vaksin Covid-19 sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya di bidang kesehatan.
Dia menilai kondisi di lapas di Indonesia membuat para napi sangat berisiko terpapar Covid-19.
"Saya meminta pemerintah agar menjadikan para tahanan di lapas sebagai prioritas penerima vaksin Covid-19," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/2) seperti dilansir Antara.
Dia menjelaskan usulan tersebut karena kondisi mayoritas penjara di Indonesia sudah banyak yang kelebihan kapasitas sehingga para napi tidak bisa jaga jarak dan akibatnya sangat rentan terpapar Covid-19.
Sahroni menjelaskan, hingga saat ini, angka penyebaran Covid-19 di lapas masih tinggi, misalnya November 2019 ada ratusan napi di Lapas Pekanbaru yang positif dan di Lapas Sukamiskin memiliki 52 kasus positif.
"Kejadian itu karena padatnya tahanan di lapas hingga berisiko menyebabkan penyebaran yang tinggi. Untuk itu saya meminta kepada Kemenkum HAM untuk segera melakukan vaksinasi di lapas," ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa vaksinasi tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak para tahanan di bidang pelayanan kesehatan yang harus dijamin negara.
Menurut dia, walaupun statusnya para tahanan namun tetap memiliki hak dari negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Jangan karena mereka tahanan lalu statusnya dipandang sebelah mata. Karena itu demi HAM, pemerintah harus prioritaskan vaksinasi para tahanan," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden Harapan Masyarakat dan Komunitas Kesehatan
Semua berharap presiden terpilih yang akan datang dapat menyelesaikan permasalahan Kesehatan yang ada sehingga tercapai derajat Kesehatan Masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!
Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaDinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut
AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca Selengkapnya