Kurangi Ketimpangan Ekonomi, Ridwan Kamil Dorong Institusi Keuangan Masuk Desa
Merdeka.com - Untuk mengurangi ketimpangan atau menurunkan angka gini ratio antara desa dan kota, Pemprov Jawa Barat mendorong institusi jasa keuangan masuk ke wilayah desa. Hal ini dilakukan agar pemerataan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa.
Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada Triwulan III 2018 ada di angka 5,58% atau berada di atas pertumbuhan nasional. Sementara gini ratio naik dari angka 0,39 menjadi 0,40.
Meskipun pertumbuhan ekonomi baik, namun menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hal itu hanya dinikmati oleh kalangan tertentu yang memiliki akses terhadap jasa keuangan.
"Ini artinya pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati oleh segelintir yang punya akses terhadap oportunity atau peluang, tidak dinikmati oleh mereka yang bingung harus ngapain terhadap hidupnya," ungkap Ridwan Kamil melalui siaran pers yang diterima, Senin (21/1/19).
Untuk itu, dalam lima tahun ke depan, pria yang akrab disapa Emil mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya mendorong lembaga jasa keuangan berbondong-bondong masuk desa melalui berbagai program, sebut saja program Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) yang menyalurkan kredit melalui rumah ibadah dan Bank Wakaf Mikro (BWM) dari OJK.
"Kami sudah sepakat dalam lima tahun kita akan mengurangi ketimpangan ini dan meningkatkan kesejahteraan," ucapnya.
Selain itu, Pemda Provinsi Jawa Barat juga akan mendorong desa yang memiliki potensi alam bagus untuk dikembangkan menjadi daerah wisata. Karena saat ini muncul tren selfie economy di daerah yang memiliki pemandangan alam nan indah untuk dijadikan tempat foto.
Gagasan lain untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, yaitu melalui program Satu Desa Satu Perusahaan, Satu Pesantren Satu Produk, serta Desa Digital. Ketiga program ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Jawa Barat yang diluncurkan beberapa waktu lalu.
"Harapannya kombinasi kami dalam lima tahun keberpihakan pada desa bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan gini ratio-nya," tutur Emil.
Sementara itu, acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Jawa Barat 2019 kali ini mengambil Tema: "Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan". Pertemuan ini sebagai bentuk komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan stakeholder daerah guna memberikan gambaran kinerja industri jasa keuangan dan arah kebijakan OJK pada 2019.
Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso mengungkapkan, bahwa OJK berkomitmen dalam meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan.
"OJK memiliki komitmen tinggi untuk memperkokoh stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung pemerataan pembangunan," tukas Wimboh dalam sambutannya.
Untuk mendukung hal tersebut, Wimboh mengajak semua pelaku industri jasa keuangan di Jawa Barat melakukan sinergi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagikan Sertipikat di Kabupaten Serang, Menteri ATR: Bukti Mewujudkan Keadilan Sosial
10 Sertipikat dibagikan secara door to door oleh Hadi Tjahjanto dan 30 sertipikat lainnya dibagikan secara ngariung.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaDiresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
OJK dan Kemendagri Sepakat untuk Perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
Diharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil Diperiksa Bawaslu Jabar Terkait Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tasikmalaya
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencecar Ridwan Kamil dengan puluhan pertanyaan terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye di Tasikmalaya.
Baca SelengkapnyaKepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja
Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaPematangan Pokok UU Terkait IKN Disambut Baik Masyarakat Kalimantan Timur
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di atas 6% saat ini tentu tidak terlepas dari pembangunan IKN yang sedang berlangsung.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnya