Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK bantah pilah pilih kasus Muhammad Nazaruddin

KPK bantah pilah pilih kasus Muhammad Nazaruddin M Nazaruddin Vonis 4 tahun 10 bulan. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah pernyataan mantan anak buah Muhammad Nazaruddin di PT Permai Group, Yulianis soal banyak kasus mangkrak di KPK khususnya yang melibatkan perusahaan itu. Pernyataan tersebut diungkap Yulianis saat menghadiri rapat dengar umum pendapat dengan panitia khusus hak angket KPK.

Kepala bagian informasi dan publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan pihaknya masih terus menangani segala tindak pidana korupsi yang melibatkan perusahaan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu. "Penanganan perkara belum selesai ada penyidik juga mengumpulkan informasi informasi," kata Priharsa di gedung KPK, Selasa (25/7).

Dia melanjutkan tidak menutup kemungkinan dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut ada pengembangan baru dalam kasus yang menyeret Nazaruddin. "Dan itu tidak menutup kemungkinan," pungkasnya.

Sebelumnya, Senin (24/7) dalam rapat dengar pendapat umum dengan panitia khusus hak angket KPK, Yulianis mengatakan Nazar cukup lihai dalam mendapatkan sebuah proyek. Bukan tanpa adanya kongkalikong, Yulianis kembali menambahkan, guna agar perusahaannya mendapat proyek Nazaruddin kerap kali menekan sejumlah partai politik.

Total dari 162 kasus yang ia ketahui, baru ada 29 kasus yang ditangani aparat penegak hukum.

"Penanganan kasus di Kejaksaan Agung ada 9 kasus, kepolisian 15 kasus, di KPK ada 5 kasus. Dari total kasus itu, 29 kasus dari total proyeknya 162 kasus. Jadi baru 18 persen yang diperiksa oleh penegak hukum," beber Yulianis.

"Di KPK sendiri 5 kasus, tapi pengembangannya ke yang lainnya tapi dari itu Pak Nazar hanya menjadi terpidana di proyek wisma atlet saja. Yang lain tidak kena," imbuhnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan

Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan

Panggilan tersebut dipenuhi oleh Rajiv yang telah tiba di gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.

Baca Selengkapnya
Caleg PKB di Bali Siap Ditembak Mati Jika Korupsi, Ini Reaksi Cak Imin

Caleg PKB di Bali Siap Ditembak Mati Jika Korupsi, Ini Reaksi Cak Imin

"Pokoknya komitmen antikorupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok," kata Cak Imin.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya