KPK bantah OTT bakal calon kepala daerah berhubungan dengan Pilkada

Senin, 12 Februari 2018 19:33 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
KPK bantah OTT bakal calon kepala daerah berhubungan dengan Pilkada Gedung baru KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Bupati Ngada Marianus Sae terkena operasi tangkap tangan kasus suap proyek jalan pada Minggu (11/2), sehari sebelum penetapan calon kepala daerah Pilkada 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menetapkan bacalon Gubernur NTT ini dan Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu sebagai tersangka pada Senin (12/1) pagi.

Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andrianti menampik bahwa penetapan ini diburu waktu penetapan calon kepala daerah. Menurutnya, KPK telah cukup alat bukti untuk penetapan tersangka.

"Saya rasa tidak ada percepatan itu ya. Kalau kita sudah punya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka ya saya rasa itu yang dilakukan," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/2).

Dia menambahkan hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan penetapan calon kepala daerah Pilkada 2018.

"Tidak ada hubungannya dengan penetapan calon kepala daerah," sambungnya.

Selain Marianus, KPK sebelumnya juga menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka dalam kasus suap. Nyono juga merupakan bakal calon pertahana bupati Jombang bersama kader PKB Subaidi Muchtar.

Menurut Yuyuk, dalam kasus keduanya ditemukan indikasi adanya penggunaan uang tersebut untuk mendanai kampanye. Namun, kata dia, KPK perlu mendalami dugaan itu lebih lanjut.

"Beberapa kepala daerah yang terjerat ott, kita menemukan ada indikasi dugaan suap dan sudah terbukti karena ini tangkap tangan. Seperti yang hari ini kita menduga memang ada untuk biaya pilkada atau kampanye dari yang bersangkutan. Cuma itu harus kita dalami lebih lanjut," pungkasnya. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini