Merdeka.com - Ribuan warga terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dipastikan tidak bisa lagi kembali ke lokasi semula tinggal. Presiden Joko Widodo meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor segera mengkaji kebutuhan lahan baru bagi korban.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan dirinya dan Bupati Bogor, Ade Yasin merelokasi 2.000 kepala keluarga (KK) warga terdampak longsor direlokasi ke lahan milik PTPN.

"(Warga terdampak) yang di Bogor sudah diputuskan tidak mungkin (kembali) di tempat yang longsor," kata Ridwan Kami kepada wartawan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (9/1).

Tugas dia dan Ade Yasin saat ini adalah mengkaji kebutuhan lahan bagi 2.000 KK terdampak longsor tersebut. Konsep yang dibentuk adalah sebuah kampung baru. Diketahui, ada 11 desa di Kecamatan Sukajaya yang terisolir akibat longsor yang terjadi Rabu (1/1).

"Sifatnya (membuat) kampung (baru), Bu Ade sudah ditugaskan untuk melakukan kajian seberapa luas yang dibutuhkan," ucapnya.

Selain itu, Ridwan Kamil pada pekan depan berencana mengumpulkan kepala daerah di Jawa Barat yang terdampak bencana usai diterjang cuaca ekstrem. Para kepala daerah akan dibagi tugas dalam menekan potensi yang bisa merugikan masyarakat akibat banjir maupun longsor.

Ini dianggap penting, karena menurutnya, Jawa Barat adalah provinsi hidrologis yang setiap tahun terdapat 1.200 hingga 1.500 laporan kebencanaan. Mayoritas adalah bencana alam yang berhubungan dengan air antara banjir di wilayah Tengah Jawa Barat ke Utara Jawa Barat atau longsor dari Tengah Jawa Barat ke Selatan Jawa Barat.

Lalu, rencana lain adalah membangun bendungan baru di zona rawan banjir. Hal ini sudah disampaikan saat ia menghadiri rapat di Istana Negara beberapa waktu lalu. "Ingin ada bendungan penahan pengatur aliran Sungai Cibeet dan Cilamaya, kemudian Cileungsi dan Cikeas juga. Butuh sekitar tiga sampai empat lokasi di zona terdampak," pungkasnya.