Khofifah Ancam Sanksi Tegas Sekolah yang Terbukti Tarik Pungli Siswa Baru
Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan memberi sanksi berat bagi sekolah yang terbukti menarik pungutan liar (Pungli) kepada orang tua calon siswa baru yang mendaftar di SMA/SMK negeri. Mantan Menteri Sosial ini menyebut, sanksi berat itu berupa penonaktifan sementara pada pelaku pungli ataupun kepada sekolahnya sampai pembuktian selesai.
Keputusan tegas gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini merujuk pada beberapa kasus yang sempat dikeluhkan para orang tua murid kepada dirinya.
"Ada sekolah yang mengenakan pungutan dengan jumlah tertentu pada calon siswa. Namun saat dicek oleh Dinas Pendidikan Jatim, hal tersebut tidak terbukti," ungkap Khofifah, Kamis (23/6).
"Tapi kembali saya tegaskan, supaya warga Jatim bisa tentram, bahwa siapapun yang mengenakan pungutan, itu ilegal, dan akan kita sanksi tegas," ujarnya.
Tidak hanya itu, Khofifah juga meminta agar seluruh pihak menjaga proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa berjalan bersih, dan tidak ada pungutan sesuai ketentuan Pergub dan Juknis yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Timur.
"Untuk PPDB, tolong dijaga jangan sampai ada pungutan apapun. Yang terbukti melakukan pungutan akan dikenakan sanksi berat," tegasnya lagi.
Sesuai ketentuan, kata Khofifah, proses PPDB SMA/SMK negeri tahun ajaran 2019/2020, dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi berdasarkan aturan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.
Kuota Khusus 5 Persen Siswa Miskin
Terkait PPDB, Khofifah juga menegaskan, kalau pihaknya mengupayakan agar warga miskin atau kurang mampu bisa masuk ke SMA/SMK negeri dengan memanfaatkan kuota khusus 5 persen.
Dijelaskan Khofifah, jika ada warga tak mampu yang ingin mendaftar SMA/SMK negeri, namun tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), bisa menggantinya dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan tempat tinggal mereka masing-masing.
"Kalau ada anak keluarga miskin mau mendapatkan layanan PPDB namun tidak punya KIP, maka mereka bisa mengurus SKTM," ungkapnya.
Pola ini, kata Khofifah, sama dengan pola pelayanan kesehatan. "Ini kembali saya tegaskan, karena ada laporan yang sampai ke saya soal PPDB. Bahkan ada wali murid yang sampai membawa rekaman saya ke sekolah yang dituju, tapi tetap ditolak karena dia tidak punya KIP," ungkapnya lagi.
Karena itu, Khofifah meminta pada Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk membuat surat edaran ke sekolah-sekolah untuk memperjelas ketentuan pendaftaran PPDB bagi warga tidak mampu. "KIP bisa diganti dengan SKTM," tegasnya.
Begitu juga dengan warga tak mampu dari kalangan buruh yang juga diberikan kuota khusus 5 persen. "Mereka, anak buruh yang ingin mendaftar SMA/ SMK negeri tapi tidak memiliki KIP, maka bisa menggunakan Kartu Serikat Buruh atau Kartu Serikat Pekerja orang tuanya untuk mendaftar PPDB," paparnya.
Pendaftaran offline untuk jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur inklusif dan jalur keluarga tidak mampu sudah dimulai tanggal 11 Juni hingga 20 Juni 2019. "Sehingga jika ada warga miskin yang belum mendapatkan SKTM harus segera mengurus," tandas Khofifah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar telah mendirikan SMK/SMA berasrama, dan semua siswa dari keluarga tak mampu digratiskan tanpa biaya sepeserpun.
Baca SelengkapnyaDemi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.
Baca SelengkapnyaIa menyentil, jika pihak yang meragukan ke NU an dari Khofifah Indar Parawansa adalah justru tidak pernah menjadi pengurus dari organisasi NU.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Lantaran upaya diversi yang dilakukan pihak Kepolisian tidak menemui kesepakatan antara korban dengan 8 anak berhadapan hukum (ABH).
Baca SelengkapnyaAda banyak cara dilakukan anggota KPPS untuk menarik minat warga agar mau menyalurkan suaranya dalam pemilu.
Baca SelengkapnyaKorban yang sedang berangkat kuliah dengan jalan kaki tiba-tiba diadang oleh pelaku.
Baca SelengkapnyaPolisi terus mendalami kasus perundungan siswa SMA Binus School Serpong. Mereka memanggil pihak sekolah dan saksi ahli untuk dimintai keterangan.
Baca SelengkapnyaSiti Atikoh Supriyanti terus turun menyapa relawan dan simpatisan Ganjar-Mahfud Md.
Baca Selengkapnya78 Pegawai KPK itu sebelumnya meminta maaf secara terbuka telah melakukan pungli di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya