Kewenangan DPD terbatas, perlu didorong lebih kuat lagi

Merdeka.com - Pilihan bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hanya ada dua yaitu diperkuat atau dibubarkan. DPD RI tidak punya kewenangan terutama legislasi padahal kewenangan legislasi itu penting karena tanpa penguatan legislasi tidak bisa mengatur daerah dengan baik.

"Kewenangan DPD yang terbatas perlu kita dorong agar lebih kuat lagi, DPD sekarang sama seperti kita hanya memberi masukan, padahal DPD perwakilan riil dari daerah-daerah," kata Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Suyatno saat audiensi dengan pimpinan dan anggota DPD RI di Gedung MPR/DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (21/9).

Dia mengatakan Forum Rektor Indonesia memiliki 5 pokja di antaranya amandemen terbatas dan haluan negara. Pihaknya sudah melakukan kajian soal amandemen selama tiga tahun dan naskah akademiknya sudah diserahkan kepada pimpinan MPR, DPR dan DPD.

"Kami juga sudah bertemu dengan masyarakat adat di berbagai daerah dan kami akan mengawal ini dan bersama-sama mensosialisasikannya," ujarnya.

Sementara itu Wakil dari Universitas Bina Nusantara, Sidartha mengatakan selain masukan akademis, pertarungan politik juga diperlukan dalam perjuangan DPD RI. "Jangan sampai penguatan kewenangan DPD ini diartikan pelemahan kewenangan lembaga lain," ujar Sidharta.

DPD RI mengadakan audiensi dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi dalam rangka penguatan kewenangan DPD RI melalui amandemen UUD 1945.

"Perjuangan kami diukur secara objektif dari FRI yang mewakili cendekiawan. Mereka bukan saja konstituen dari DPD dan DPR, tapi di Indonesia organisasi-organisasi seperti FRI patut diperhitungkan," jelas Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas berharap FRI bisa ikut memikirkan sistem ketatanegaraan kita yang sedang diupayakan oleh DPD RI. "Urgensi amandemen ini supaya memperbaiki sistem ketatanegaraan yang tumpang tindih, serta penguatan kewenangan DPD RI supaya kami semakin maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat," terang Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas. (mdk/dan)