Kementerian Dalam Negeri Setujui Penyetaraan Jabatan pada 160 Pemda

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui penyetaraan jabatan pada 160 pemerintah daerah (Pemda), terdiri dari tujuh tingkat provinsi dan 153 kabupaten kota.

"Dari data yang kami himpun saat ini kurang lebih ada tujuh pemerintah daerah provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Bali, Maluku Utara dan NTB," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (19/12).

Sedangkan 153 pemerintah daerah kabupaten kota yang terdiri dari wilayah Sumatera sebanyak 26 daerah, Jawa 46 daerah, Kalimantan 17 daerah, Sulawesi sebanyak 43 daerah dan wilayah timur meliputi Papua, Maluku dan Nusa Tenggara sebanyak 21 daerah.

Akmal Malik menjelaskan, Kemendagri selaku pembina umum Pemda mengimbau, bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota yang telah mendapatkan persetujuan penyetaraan jabatan, agar segera melantik pejabat fungsional di masing-masing perangkat daerah paling lambat sebelum 31 Desember 2021.

"Bagi Pemda yang belum mengusulkan agar segera memberikan usulan. Kemendagri akan menegur secara tegas apabila Pemda tidak melaksanakan salah satu program prioritas Presiden ini," terang Akmal.

Seperti diketahui, penyederhanaan birokrasi menjadi dua level merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua kepemimpinan. Guna mewujudkan hal tersebut, Kemendagri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berkomitmen melakukan penyederhanaan birokrasi di lingkup Pemda.

Hal ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih lincah, efisien dan berorientasi pada hasil pelayanan.

Pada 7 Desember kemarin, KemenPAN-RB menerbitkan surat dengan Nomor: B/712/M.SM. 02.00/2021 yang ditujukan kepada Kemendagri, perihal pertimbangan usulan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemprov/Kab/Kota.

Akmal mengatakan, hasil pertimbangan dari KemenPAN-RB tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Mendagri perihal penyampaian hasil verifikasi dan validasi atas usul penyetaraan jabatan di lingkungan Pemda, juga sebagai bahan Kemendagri untuk menyampaikan persetujuan penyetaraan jabatan kepada Pemda terkait usulan yang telah lolos verifikasi dan validasi.

"Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk menyegerakan penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah," ungkap Akmal.