Kemenkes dinilai lalai tangani wabah campak di Asmat

Merdeka.com - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai menyebut 59 balita di Kabupaten Asmat meninggal dunia terkena campak. Kematian balita ini terjadi di enam distrik masuk wilayah Kabupaten Asmat, Papua. Sebagai leading sector, Menteri Kesehatan dinilai lalai dalam menangani para korban.

"Kementerian Kesehatan yang seharusnya memonitor penanganan medis sejak awal munculnya penyakit dan memimpin saat terjadi Kejadian Luar Biasa, bukan malah berdalih otonomi khusus di Papua sehingga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab sendirian," kata Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning melalui keterangan tertulis, Senin (15/1).

Menurut Ribka, saat ini tidaklah tepat untuk berwacana karena masyarakat menunggu reaksi cepat Pemerintah Pusat dan Daerah. Masalah klasik soal jauhnya jarak pemukiman dengan Puskesmas seharusnya jadi evaluasi Pemerintah Pusat dan Daerah karena sudah terjadi sejak era Orde Baru.

Teguran bahkan peringatan dari Komisi-IX DPR RI kepada Menteri Kesehatan soal ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Daerah justru dianggap angin lalu karena tidak ada sanksi jika kesimpulan Rapat Kerja antara DPR dan Kementerian Kesehatan tidak dijalankan.

"Ironis karena Presiden Jokowi menginginkan kabinetnya berani melakukan terobosan untuk memecahkan masalah yang sudah menahun," ujar Politikus PDIP ini.

Sebagai Mitra Kerja Menteri Kesehatan, Ribka menganggap Menteri Kesehatan Nila Moeloek gagal menjalankan tugasnya memberikan layanan dasar kesehatan. Dia lantas meminta Presiden Jokowi harus menegur anak buahnya dan menginstruksikan langsung pada Gubernur Papua dan Bupati Asmat untuk melakukan tindakan darurat agar dapat mencegah bertambahnya korban jiwa.

"Duka saya untuk keluarga korban, semoga tidak berulang dan menjadi pelajaran berharga untuk semua pemangku kebijakan baik di Pusat maupun di Daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua mencatat sebanyak 558 kasus campak terjadi di Kabupaten Asmat sejak September 2017 hingga Januari 2018.

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinkes Provinsi Papua Aaron Rumainum mengatakan, data terakhir per 13 Januari 2018 diperoleh dari RSUD Agats, kasus campak sudah ada sejak September 2017 yakni 34 pasien rawat jalan dan 15 pasien rawat inap.

Pada Oktober 2017 pasien kasus campak rawat jalan 28 orang, rawat inap sebanyak 23 orang. Kemudian pada November 2017 pasien rawat jalan 163 orang, rawat inap sebanyak 40 orang.

Selanjutnya, Desember 2017 pasien rawat jalan karena campak sebanyak 124. Sementara rawat inap sebanyak 68 orang.

Kemudian, pada 1-11 Januari 2018 pasien rawat jalan karena kasus campak sebanyak 34 orang, sementara rawat inap sebanyak 29 orang. Jumlah total kasus campak yang terdata sebanyak 558 kasus campak.

Dia mengatakan, wilayah Kabupaten Asmat merupakan dataran rendah pesisir pantai, rawa-rawa dan tergenang air. Sehingga akses menuju ke tiap distrik menggunakan 'speedboat' dan juga akses jaringan telekomunikasi seluler di beberapa distrik juga belum bisa.

"Tidak terdapat akses jalan darat yang menghubungkan satu distrik dengan distrik yang lain, kendaraan yang dipakai adalah 'speedboat' dan 'longboat', kadang-kadang menggunakan kole-kole," ujar Aaron, seperti diberitakan Antara.