Kemendikbud sulit awasi soal UN jika dicetak di provinsi

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyambut baik rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP dan SMA diurus provinsi. Namun, bukan berarti hal itu tanpa persoalan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud (BALITBANG) Khairil Anwar Notodiputro menjelaskan, jika Kemendikbub mengembalikan pelaksanaan UN ke tingkat provinsi, pengawasan pada proses percetakan dipastikan akan mengalami kerumitan.

"Tentu kalau diserahkan ke tingkat provinsi, Kemdikbud harus mengawasi 33 percetakan, rumitnya luar biasa. Karena kalau 33 provinsi, artinya 33 percetakan ada kerumitan stand of control," kata Anwar saat memberikan laporan penjelasan evaluasi penyelenggaraan UN SMP/ MTs/ SMPLB di gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (25/4).

"Menurut saya lebih masuk akal mengawasi enam percetakan daripada mengawasi 33 percetakan."

Dengan dicetaknya soal UN di enam percetakan, lanjut Anwar, tentu soal UN akan terjamin kerahasiaannya. Tidak seperti UN sebelum tahun 2012, di mana terdapat adanya indikasi kebocoran soal di proses percetakan.

"Jadi harus didudukkan persoalannya. Kementerian tidak ingin terjebak pada cara, tapi lebih kepada substansi. Substansinya apa? Substansi ya adalah, ingin menyelenggarakan UN dengan lancar, dengan aman, kerahasiaan terjamin," pungkasnya.