Kemendes PDTT Ingin Realisasi DAK 2020 Bisa Dipercepat
Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu tengah mengumpulkan sejumlah kabupaten untuk membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020, Jumat (29/3) di Jakarta.
Sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mengatasi kesenjangan dan pembangunan daerah mulai dari pinggiran, perencanaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi penting untuk dipersiapkan secara matang setiap tahunnya.
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi menyampaikan, dalam proses penyusunannya, Kemendes PDTT akan selalu berpegang kepada aturan yang sudah ada, tanpa kesepakatan apapun dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dengan prinsip good governance.
Anwar mengharapkan agar realisasi dari DAK dapat dipercepat. "Kita perlu menyadari bahwa semua upaya pembangunan agar lebih cepat mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat, tentunya dengan tetap mengedepankan proses yang transparan dan akuntabel," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT, Aisyah Gamawati mengatakan, pada 2020 mendatang terdapat beberapa bidang terkait dengan DAK afirmasi yang meliputi kesehatan (puskesmas), perumahan dan permukiman, pendidikan, air minum dan sanitasi (2018), serta transportasi.
Untuk DAK fisik afirmasi khusus di bidang transportasi sendiri terdapat beberapa menu pembangunan seperti moda transportasi darat dan air (minibus, pick up, speedboat, tambatan perahu, dermaga rakyat, jalan dan jembatan non-status).
"Penggunaan DAK fisik afirmasi bidang transportasi diarahkan untuk mendukung pengentasan kesenjangan wilayah sesuai agenda Nawacita ketiga. Oleh karena itu, kita akan maksimalkan pembangunan desa dan daerah-daerah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi," katanya.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaDKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaPenderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca SelengkapnyaHeru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaHal tersebut diungkapkan Diani Sadiwati sebagai Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Otorita IKN.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca Selengkapnya