Kembangkan Strategi Nol Bersih untuk IKN, Indonesia Dapat Dukungan Asian Development Bank

Diluncurkan di sela-sela COP28 di Dubai beberapa waktu lalu (3/12/2023), diketahui Asian Development Bank (ADB) mendukung pengembangan Strategi Nol Bersih (Net Zero Strategy) untuk ibu kota baru Indonesia, Nusantara.

Strategi ini berfungsi sebagai "kompas" bagi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengelola kota untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2045.

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki lima area fokus untuk mencapai kota nol bersih, antara lain; pertama, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Membalikkan deforestasi menjadi reboisasi.

Kedua, energi. Tidak menggunakan bahan bakar fosil untuk energi, listrik, dan transportasi. Ketiga, proses produksi dan penggunaan produk. Fokus pada desain dan material bangunan hijau.

Keempat, pengelolaan sampah. Mempromosikan pendekatan ekonomi sirkular melalui sistem Kurangi (Reduce), Gunakan Kembali (Reuse), dan Daur Ulang (Recycle).

Kelima, pertanian. Menciptakan pertanian yang ramah iklim dan mendorong praktik pertanian regeneratif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Adalah suatu kehormatan bagi ADB untuk dapat bermitra dengan OIKN dalam menyusun Strategi ini, dimana akan menjadi perjalanan bersejarah dalam mewujudkan Nusantara sebagai kota di dalam hutan dengan hutan di dalam kota" ujar Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara, Winfried Wicklein.

Menurutnya, "Strategi ini tidak hanya menyajikan aksi nyata yang mewujudkan visi Indonesia yang modern dan berkelanjutan, namun juga mewakili upaya nyata Indonesia dalam memerangi perubahan iklim, dan berkontribusi pada aksi iklim yang lebih luas di Asia dan Pasifik."

"Nusantara merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki Strategi Nol Bersih, dan kami berterima kasih kepada para mitra kami, seperti ADB atas dukungannya," ujar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono.

Bambang menambahkan, "Hal ini membawa kita lebih dekat untuk mewujudkan visi Nusantara sebagai ibu kota modern yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi hijau, keadilan iklim, ketahanan iklim, dan pembangunan yang inklusif secara sosial."

OIKN dibentuk pada Maret 2022 sebagai lembaga setingkat kementerian langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Otorita ini bertugas melaksanakan perencanaan dan pembangunan ibu kota baru, serta mengawasi perpindahan lembaga pemerintahan ke ibu kota baru dan, pada akhirnya, akan menjadi pengelola kota tersebut.

ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.