Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Usaha Pariwisata Hancur Lebur, Pekerja Desak Larangan Study Tour Dicabut

Ratusan orang yang tergabung dalam forum Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (21/7). Mereka menuntut agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut larangan study tour siswa keluar Jawa Barat.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB lingkungan Gedung Sate, telah ramai oleh kerumunan massa. Puluhan bus pariwisata bahkan terparkir di Jalan Diponegoro, membuat jalan tersebut tak bisa dilintasi sementara. Bunyi klakson telolet dari bus-bus berkumandang sesekali di sekitar titik aksi.

Di sisi lain, terpantau Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar titik aksi. Selain di depan Gedung Sate, terlihat juga sebagian dari mereka mengarahkan pengendara yang hendak mengakses jalan Diponegoro ke ruas jalan lain.

“Cabut, cabut, cabut SE-nya. Cabut SE,” kata salah seorang massa aksi di mobil komando lewat pengeras suara. Seruannya diikuti massa aksi lainnya.

Koordinator Aksi Solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja mengatakan, tuntutan massa dalam aksi damai ini memang satu, yaitu pencabutan Surat Edaran (SE) Gubernur yang dimaksud ialah SE Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.

“Tuntutan kita itu hanya satu. Ya, cabut larangan gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat. Itu tuntutannya. Hanya satu,” ujarnya saat dijumpai di titik aksi, Senin (21/7).

Dalam poin 3 SE itu, disebut bahwa ‘Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan study tour, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua’. Herdi menilai kebijakan itu berpotensi mengancam kelangsungan usaha orang-orang yang bergelut di bidang pariwisata, mulai dari penyedia transportasi hingga pelaku UMKM di kawasan wisata.

Sebab, ia bilang dengan adanya larangan ini, pemasukan berkurang.

“Ya, karena contohnya para sopir, para helper di PO-PO bus, di unit-unit bus. Mereka mendapatkan upah jika ada order, ada pesanan. Tapi kalau tidak ada order jalan ya mereka tidak mendapatkan penghasilan, tidak mendapatkan pemasukan,” kata dia.

Herdi menyampaikan hitung-hitungan kasar dari dampak adanya larangan study tour ini. Ia menaksir, pihak penyedia bus pariwisata bisa mengantongi pendapatan kotor hingga Rp80 juta per bulan untuk 1 unit bus sebelum ada larangan study tour. Tapi setelah adanya larangan itu, pendapat ini menurun hingga 60 persen.

Dengan turunnya pendapatan, Herdi menyebut pihak penyedia transportasi wisata kewalahan untuk memenuhi operasional terhadap bisnis yang mereka punya.

“Dengan angka itu, pengusaha tidak bisa untuk membayar cicilan pihak leasing, pihak perbankan. Tentu saja nggak bisa. Belum lagi dia ada modal-modal usaha dan lain sebagainya,” kata dia.

Kebijakan ini menurut Herdi dampaknya lebih parah ketimbang saat covid. Sebab berbeda dengan masa sulit itu, dalam konteks larangan ini pemerintah menurut Herdi tidak menyediakan kebijakan yang meringankan beban mereka.

Padahal jelas, menurutnya bahwa pendapatan utama sektor pariwisata di Jawa Barat ialah dari study tour sekolah-sekolah.

“Karena Jabar bukan Bali. Menu utama Bali itu wisatawan asing. Menu utama Jawa Barat itu adalah wisatawan, study tour, anak-anak sekolah. Yang jumlahnya cukup besar, potensi pasarnya sangat besar,” jelas dia.

Minta Dedi Cabut Kebijakan Larangan Study Tour

Herdi berharap pihaknya dapat bertemu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna membahas kebijakan yang dinilai memberatkan pekerja sektor pariwisata di Jawa Barat itu. Ia harap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bisa mencabut kebijakan tersebut.

“Kita satu bulat, satu tekad, kita tuntut Gubernur untuk menghapus. Cabut angka 3 dalam SE Gubernur 45/PK/03.03/Kesra Mei 2025. Cabut angka tiga pelarangan study tour untuk sekolah-sekolah Jawa Barat, Keluar Jawa Barat,” katanya.