Kasus Novel Dibawa ke Kongres AS, Polri Tetap Fokus untuk Mengungkap

Merdeka.com - Amnesty Internasional membawa kasus penyerangan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan ke Kongres Amerika Serikat (AS). Terkait itu, Polri menegaskan akan tetap fokus terhadap pekerjaannya untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Kewajiban kita setelah ini melanjutkan rekomendasi dari tim pencari fakta dengan cara membentuk tim teknis tadi, kita pada prinsipnya Polri bekerja secara profesional atas apa yang disampaikan oleh pemerintah dan juga masyarakat mungkin jadi semua motivasi kita untuk bekerja lebih keras untuk mengusut kasus ini," ujar Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Asep Adi Saputra di kantornya, Jumat (26/7).

Selanjutnya, Polri akan melihat dari aspek yuridisnya seperti apa. Menurutnya, kasus itu berada di Indonesia kemudian kapasitas atau bobot dari peristiwa itu pasti akan mempengaruhi.

Kemudian, mengenai anggapan Amnesty jika kasus Novel tidak bisa diselesaikan oleh sistem keamanan Indonesia yang sedikit banyak difasilitasi oleh Amerika serikat, Asep mengatakan pada prinsipnya semua ini sedang berproses. Polri mencatat penanganan kasus ini sudah sejak 11 april 2017 lalu, kemudian perhatian pimpinan, pemerintah dalam kasus Novel juga sangat concern.

"Lalu ada tim pencari fakta sudah kita juga lakukan selama enam bulan, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Polri, lalu segera ditindaklanjuti membuat tim teknis, jadi pada prinsipnya Polri terkait dengan apa yang menjadi sebuah wacana ini kita tetap konsentrasi kepada pengungkapan itu," paparnya.

"Ada pendapat kalau ini seolah-olah persoalan 'kemauan', saya kira tidak, kemauan Polri untuk mengungkap perkara itu sangat kuat dibuktikan tadi bahwa satgas juga atau tim pencari fakta kita berada di sana, atas rekomendasi Komnas HAM, dan tim teknis sekarang pun akan kembali bekerja, jadi saya kira inilah bukti kesungguhan dan keseriusan kita, jadi tidak benar kalau kita tidak punya kemauan untuk itu," tambahnya.

Asep pun berjanji hasil temuan Polri bakal dibuka ke publik. Menurutnya, transparansi perlu disampaikan supaya masyarakat itu tidak bertanya-tanya.

"Tetapi semua itu ada batasannya, ada yang bisa dipublish berdasarkan kita punya klasifikasi pemberitaan kan, ada yang memang bisa dikecualikan untuk tidak bisa dikasih tahu pada masyarakat karena masih rahasia penyelidikan," katanya.