Kasus muslim Rohingya, empat fraksi DPR desak pemerintah usir Dubes Myanmar
Merdeka.com - Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan PDIP mengecam keras tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang yang terjadi di Myanmar khususnya pada etnis Rohingya empat fraksi itu bahkan meminta pemerintah mengusir Duta Besar Myanmar dari Indonesia.
"Kami meminta pemerintah agar lebih nyata bertindak dan kalau PAN mengusulkan supaya Myanmar tidak main-main duta besarnya diusir dulu biar mereka paham bahwa kemanusiaan itu penting ini bulan masalah agama, bukan, tapi masalah kemanusiaan," kata Sekretaris fraksi PAN DPR, Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8)
Hal senada juga diungkapkan oleh Fraksi Gerindra dan PKS dan juga PDIP untuk mengusir duta besar Myanmar. Selain mengecam, keempat fraksi itu juga akan mendorong pemerintah agar bisa mengirimkan 100 anggota dewan dari ASEAN untuk memantau kejadian di Myanmar.
"Parlemen ASEAN, 100 anggota minimal dari seluruh fraksi di seluruh ASEAN dikirimkan untuk ikut memantau yang terjadi di Myanmar Rohingya penderitaan di sana itu yang kami sampaikan," ujar Al Muzzammil Yusuf.
Ketua fraksi PKS Jazuli Juwaini juga minta untuk Duta Besar Myanmar dipanggil ke DPR. karena saat memutuskan adanya Duta Besar Myanmar di Jakarta DPR ikut ambil keputusan.
"Atas nama Pimpinan Fraksi PKS mengajak fraksi dan pimpinan DPR untuk mengutuk keras tindakan brutal. Waktu Dubes Myanmar ditugaskan ke RI, DPR dimintai pertimbangan," kata Jazuli.
"Menurut saya, DPR punya hak untuk memanggil Dubes Myanmar untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi," lanjutnya.
Usulan tersebut juga telah disampaikan oleh empat fraksi itu di rapat paripurna DPR siang tadi. Pimpinan pun berencana menindah lajuti usulan tersebut dengan serius.
"Persoalan ini akan ditanggapi dan ditindak lanjuti secara serius oleh pimpinan," kata Pimpinan Sidang, Taufik Kurniawan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar
Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
Baca Selengkapnya3 Warga Bangladesh Jadi Tersangka Penyelundupan Pengungsi Rohingya ke Aceh, Begini Modusnya
Polres Langsa, Aceh menetapkan tiga warga Bangladesh sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan pengungsi Rohingya.
Baca SelengkapnyaPengungsi Rohingya Banyak Anak-Anak, Ulama Desak Pemda Aceh Beri Tempat Layak
MPU Aceh menyebut isu berkaitan etnis Rohingya yang beredar di media sosial belum tentu benar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaPulang Sosialisasi Pemilu, Polres Rohil Temukan 11 Warga Rohingya Diduga Bakal Dijual ke Malaysia
Anggota Polsek Panipahan menemukan 11 orang Rohingya dan 11 Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menyebrang ke Malaysia secara ilegal.
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaRatusan Warga Aceh Barat Tolak Kedatangan 69 Warga Etnis Rohingya
Polisi menjelaskan aksi warga itu karena masyarakat menolak desa mereka ditempatkan etnis Rohingya.
Baca SelengkapnyaTiga Warga Rohingya Jadi Tersangka Penyelundupan Manusia di Aceh Timur
Tiga orang etnis Rohingya ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan manusia karena membawa puluhan pengungsi Rohingya dan WN Bangladesh berlabuh di Aceh Timur.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnya