Kasus Korupsi Jalan di Papua, Eks Kadis PU Didakwa Rugikan Negara Rp40,9 Miliar

Merdeka.com - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Mikael Kambuaya, didakwa melakukan korupsi atas pengerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre tahun anggaran 2015. Dari korupsi tersebut merugikan keuangan negara Rp40,9 miliar.

"Terdakwa telah memerintahkan Natirmalus Demianu Renyaan selaku Kepala Sub Bagian Program Dinas PU Provinsi Papua untuk meng-input anggaran pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre tahun anggaran 2015 sebesar Rp90 miliar," ucap Jaksa Ali Fikri saat membacakan dakwaan Mikael di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (20/11).

Jaksa menyebut perintah untuk input anggaran tidak berdasarkan kertas kerja perhitungan teknis penyusunan anggaran. Selain itu, Mikael kerap melakukan pertemuan dengan David Manibui terkait proyek tersebut.

Mikael kemudian memerintahkan Edy Tupamahu dan Ferdinand selaku R. Kuheba selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk tetap melaksanakan pekerjaan melaksanakan proyek tersebut, meskipun hasil telaah teknik pekerjaan menyebutkan antara lain pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dalam 3 bulan.

Memerintahkan Johanis Antonius Piet Taran selaku selaku Ketua Kelompok Kerja (Kapokja) 14 unit layanan pengadaan (ULP) memenangkan David Manibui dalam pelelangan pekerjaan jalan kemiriri, sehingga pokja 14 memenangkan memenangkan pt bep milik David, meskipun tidak memenuhi syarat.

Mikael disebut memerintahkan Edy untuk menggunakan data tahun 2012 untuk menetapkan HPS. Menemui David sebelum lelang membicarakan addendum karena dimungkinkan tidak dapat dikerjakan dalam 3 bulan.

Memerintahkan Hans Leonard selaku sekretaris PPHP untuk membuat kelengkapan administrasi pemeriksaan dan penerimaan terakhir hasil pekerjaan jalan kemiri secara formalitas.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi. Yang merugikan keuangan negara Rp40.931.277.179,64," kata jaksa.

Atas perbuatannya, Mikael didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.