Kapolri sebut penembakan di Lubuklinggau contoh diskresi yang salah

Merdeka.com - DPR menyoroti soal aksi penembakan oleh anggota Samapta Polres Lubuklinggau, Brigadir K, yang menembaki sedan Honda City ditumpangi satu keluarga di Lubuklinggau, Sumatera Utara, Selasa (18/4) lalu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan tindakan yang dilakukan Brigadir K adalah bentuk penggunaan hak diskresi yang salah.

Diskresi, kata Tito, memang hak yang dimiliki tiap anggota Polri untuk menilai secara subjektif situasi tertentu kemudian menentukan pilihan-pilihan sebelum mengambil keputusan. Namun, Tito mengakui banyak anggotanya yang belum memahami cara menggunakan hak tersebut.

"Sehingga seperti terjadi kasus di Lubuklinggau adalah contoh penggunaan diskresi yang kurang tepat," kata Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

Untuk mengantisipasi insiden di Lubuklinggau, Tito berencana melakukan pelatihan-pelatihan dan menambah kurikulum tentang penggunaan hak diskresi di lembaga pendidikan Polri.

"Untuk menghadapi ini ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk mencegah jangan sampai terulang. Yaitu memperkuat diskresi ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan menambah kurikulum tentang diskresi," terangnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga menambahkan, Polri berencana membuat sarana dan prasarana untuk melatih anggota dalam menggunakan hak diskresi. Peralatan ini telah diterapkan di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika hingga Australia.

Nantinya, anggota akan dihadapkan pada simulasi-simulasi kejadian di lapangan. Anggota tersebut harus diberikan opsi-opsi untuk mengatasi masalah yang disimulasikan.

"Firearms training system dimana ada peralatan-peralatan dalam gedung yang dibuat seperti gedung simulasi hampir seribu skenario peristiwa dan anggota dihadapkan pada skenario-skenario sehingga mereka terlatih ketika menghadapi situasi-situasi dalam skenario tersebut misalnya ada mobil yang lari saat razia," ungkapnya.

Menurutnya, kemampuan anggota untuk menggunakan diskresi dengan tepat tidak bisa diasah hanya dengan teori melainkan dengan pelatihan langsung. Tito meminta Komisi III memberikan dukungan atas wacana tersebut.

"Jadi kami mungkin tahun depan akan berupaya untuk melengkapi paling tingkat Polda sehingga mereka bisa berlatih secara bertahap nanti setiap Polres terutama Polres-polres prioritas perlu dilengkapi di tahun-tahun berikutnya dengan peralatan-peralatan seperti ini," tutup Tito. (mdk/eko)