Merdeka.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjadi perhatian di awal pekan ini. Unggahan mereka di media sosial yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung viral dan memantik pro dan kontra.

Dalam akun instagramnya @bemui_official, BEM UI mengunggah meme bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberi mahkota dengan tulisan "JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE". Mereka juga sejumlah pernyataan Presiden beserta referensi beritanya.

Meme yang diunggah disertai dengan narasi: "Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk "lip service" semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual! Brigade UI 2021 #BergerakProgresif."

Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Fathan Mubina mengakui pihaknya sengaja mengunggah konten itu. Dia menyatakan, unggahan itu sebagai bentuk kritik yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI.

Mereka menganggap banyak pernyataan Presiden tidak sesuai realita. Fathan mencontohkan, wacana revisi UU ITE justru direalisasikan dengan penerbitan buku pedoman dan ditambah pasal baru yang berpotensi menjadi pasal karet.

"Terkait TWK (pegawai KPK), yang seharusnya tidak menjadi dasar pemecatan, namun terdapat 20 orang lebih yang akan dipecat. Jadi ini sebagai kritik seharusnya Presiden tegas dengan pernyataannya," ungkap Fathan, Minggu (27/6).

Konten yang diunggah pada Sabtu (26/6) sore itu mereview ulang bagaimana Presiden menyikapi berbagai isu. Fathan menyatakan, BEM UI hanya mengompilasi berita yang beredar.

Dipanggil Rektorat

Unggahan BEM UI yang viral ini langsung mendapat respons dari pihak rektorat. Direktorat Kemahasiswaan UI memanggil para pengurus BEM pada Minggu (27/6) sore. Terdapat 10 orang yang dipanggil untuk menjelaskan unggahan itu, termasuk Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra.

Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia membenarkan adanya pemanggilan itu. Menurutnya, unggahan BEM UI bisa menimbulkan pelanggaran. "Ini kan mereka memang mahasiswa UI yang menyampaikan pemikiran seperti itu. Pelanggarannya tidak bisa saya sampaikan saat ini. Karena rapat tadi saya tidak hadir. Makanya saya nanti mau konfirmasi ke pihak Ditmawa apa hasil pertemuan tadi. Pertemuan tadi kan untuk meminta penjelasan dari Leon dan kawan-kawan," ungkapnya.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra membeberkan isi pertemuan dengan pihak rektorat. Pihaknya ditanya apakah bisa menghapus postingan meme soal Jokowi itu.

"Kemudian pihak rektorat juga bertanya, apakah bisa postingan tersebut bisa di-takedown? Kami menyatakan tidak mungkin atau tidak bisa," ujar Leon kepada Liputan6.com, Senin (28/6).

Menurut Leon, pihak kampus tak menjelaskan alasan permintaan untuk menurunkan postingan itu. "Kemudian pihak rektorat menyampaikan bahwa akan membahas hasil klarifikasi dari kami kepada tingkat universitas," ujar dia.

Leon dan rekannya juga diminta untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan meme itu. Di hadapan pihak rektorat, dia menerangkan bahwa maksud unggahan itu adalah untuk mengkritik ucapan Jokowi supaya bisa sesuai dengan kebijakannya.

"Kami jelaskan tujuan kami itu untuk mengkritik agar Pak Jokowi bisa memastikan bahwa pernyataan-pernyataan beliau sesuai dengan realita di lapangan pada pelaksanaannya," ujar Leon.

Media Sosial Diretas

Bukan hanya pemanggilan dari pihak rektorat, pengurus BEM UI juga mengaku mengalami peretasan pada akun media sosialnya setelah unggahan mereka viral.

"Telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021," kata Leon dalam keterangannya, Senin (28/6).

Pengurus yang mengalami peretasan pada akun media sosialnya yakni Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021 Tiara, Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI Naifah Uzlah, dan Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Syahrul Badri.

"Dengan ini kami mengecam keras segala bentuk serangan digital yang dilakukan kepada beberapa pengurus BEM UI 2021," tegas Leon.

Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mempersilakan kepada seluruh jajaran Anggota BEM UI yang alami peretasan untuk melapor kepada Polri. "Silakan melapor," singkat Argo saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (23/6).

Pro Kontra

Para politisi turut berkomentar terkait kritik BEM UI serta pemanggilan yang dialami para pengurusnya. Dukungan datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Menurutnya, kritik yang disampaikan BEM UI patut diapresiasi supaya Presiden Jokowi tidak salah langkah dan mengambil kebijakan keliru. Menurutnya, kritik menjadi oase dalam kehidupan bernegara.

"Tentunya keberanian dan posisi nonpartisan adik-adik mahasiswa seperti ini harus terus kita dukung, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam iklim demokrasi yang sehat. Ada oase di tengah gersangnya demokrasi hari ini di Indonesia," ujar Herzaky kepada wartawan, Senin (28/6).

Dukungan juga disampaikan Wasekjen DPP PAN Farazandi Fidinansyah. Dia mengecam jika pihak kampus justru membungkam mahasiswa.

"PAN membela hak kebebasan berpendapat sebagai esensi demokrasi dan amanat reformasi. Kampus harus jadi ruang adu gagasan, bukan setiap kritik malah dibungkam dengan hukuman," kata Farazandi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melihat kritikan BEM UI itu sebagai pematangan peran kepemimpinan para mahasiswa. "Mahasiswa hati nurani. Suara mahasiswa jujur. Semua pihak mesti melihatnya sebagai bagian dari proses pematangan peran kepemimpinan para mahasiswa," ujar Mardani kepada merdeka.com, Senin (28/6).

Mardani meminta semua pihak tidak baper, termasuk rektorat UI yang memanggil BEM UI setelah kritikan itu ramai. Kampus seharusnya jadi lahan subur demokrasi, bukan alat oligarki.

"Dan nggak usah baper semua pihak, termasuk rektorat. Jadikan kampus lahan subur bagi Demokrasi jangan jadi alat oligarki," kata anggota Komisi II DPR RI ini.

Politikus Fahri Hamzah juga mengecam sikap rektorat UI yang memanggil Leon dan kawan-kawan. Dia bahkan menyebut tindakan itu seperti rezim Orde Baru.

"Tahun 1998 Orba tumbang. Rupanya mental Orba pindah ke Rektorat UI mengancam mahasiswa," ujarnya lewat twitternya.

Senada dengan Fahri, anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon pun mengecam sikap rektorat UI. Dia menyebut pemanggilan itu upaya membungkam kebebasan berekspresi BEM UI.

"Sebagai alumni UI, saya mengecam sikap Rektorat @univ_indonesia yang cenderung membungkam kebebasan berekspresi @BEMUI_Official. UI harusnya mengkaji dan mendalami apa yang disampaikan BEM UI secara akademik. Coba masuk ke substansi dan argumentasi. Sungguh memalukan pakai "panggilan" segala," ucapnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, enggan berkomentar banyak mengenai pemanggilan BEM UI oleh rektorat. Menurutnya, polemik itu adalah masalah internal kampus.

"Itu sudah dijawab oleh UI, biarlah itu menjadi ranah yang dikomunikasikan secara internal di UI. Namanya juga teman-teman, adik-adik mahasiswa, biar dikomunikasikan internal UI," katanya pada wartawan, Senin (28/6).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) lainnya, Donny Gahral, menyebut pemerintah tidak pernah antikritik. Namun kritik harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya harus tegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. Asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspons," kata Donny.

Pernyataan keras justru datang dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Dia menilai sikap mahasiswa itu tidak mencerminkan insan akademis.

"Apa yang dilakukan tidak mencerminkan karakternya sebagai insan akademis," katanya kepada wartawan, Senin (28/6).

Muhadjir menuturkan, mahasiswa harus menyuarakan kritikan dengan elegan dan patut. "Sebagai insan akademis untuk menggunakan hak-hak itu mereka harus berpegang pada prinsip-prinsip akademik, di samping fatsun sebagai alat timbang tentang bagaimana kebebasan itu harus diekspresikan dengan elegan dan berkepatutan," ucapnya.

Tidak Sendirian

BEM UI ternyata tidak sendiri. Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) lewat akun Twitter @UGMBergerak mengunggah sebuah poster berisi ucapan selamat kepada Presiden Jokowi, sebagai juara umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan.

Presiden BEM UGM Muhammad Farhan mengatakan bahwa lewat poster yang diunggah di @UGMBergerak ini, memang ada penilaian dan keresahan terhadap kepemimpinan Jokowi. Keresahan ini dituangkan melalui poster itu.

"Sudah tersampaikan dalam poster tersebut, artinya memang ada anggapan dan keresahan sebagai mahasiswa terkait perilaku dari Presiden RI saat ini. Di mana antara ucapan dengan realita terdapat kontradiksi dan dapat ditemui di berbagai kesempatan," kata Farhan saat dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (29/8).

Farhan membenarkan jika organisasi yang dipimpinnya ikut bergabung dalam Aliansi Mahasiswa UGM. "Iya (BEM UGM tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UGM)," terang Farhan.

"Bentuk poster semacam ini juga semacam bentuk keputusasaan dari elemen mahasiswa melihat banyaknya rekomendasi dan kajian yang sudah disampaikan, ternyata tidak digubris dan cenderung dinegasikan demi kepentingan-kepentingan yang lebih besar," sambung Farhan.

Respons Presiden Jokowi

Pesiden Joko Widodo atau Jokowi pun menanggapi kritik BEM UI yang menyebutnya The King of Lip Service. Menurutnya, hal tersebut tidak masalah karena dirinya sudah lama merasa dijelek-jelekkan.

"Itu kan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya bebek lumpuh, baru-baru ini ada yang bilang saya ini bapak bipang (babi panggang), terakhir ada yang menyampaikan the king of lip service," kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6).

Jokowi mengamini hal itu merupakan ekspresi kebebasan berpendapat di alam demokrasi. Terlebih bila hal itu dilakukan mahasiswa yang tengah belajar menyampaikan pendapat.

"Saya kira ini bentuk ekspresi," ucapnya.

Jokowi pun minta pihak kampus tidak membatasi kebebasan menyampaikan pendapat mahasiswanya.

"Jadi universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi," sebut Jokowi.

Walaupun begitu, dia mengingatkan kepada mahasiswa untuk menyampaikan kritik dengan tata krama yang baik. Sebab Indonesia kata dia memiliki budaya sopan santun dalam mengutarakan pendapat.

"Tetapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan, ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tetapi yang saat ini penting ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19," imbaunya.