Kabar Gembira! Kuota Haji NTB 2026 Bertambah 1.000 Orang, Pangkas Masa Antrean Jemaah

Kabar gembira! Kuota Haji NTB 2026 bertambah 1.000 orang menjadi 5.700. Peningkatan ini berkat kinerja terbaik NTB tahun lalu, diprediksi pangkas masa antrean jemaah haji puluhan tahun.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Kabar Gembira! Kuota Haji NTB 2026 Bertambah 1.000 Orang, Pangkas Masa Antrean Jemaah
Kabar gembira! Kuota Haji NTB 2026 bertambah 1.000 orang menjadi 5.700. Peningkatan ini berkat kinerja terbaik NTB tahun lalu, diprediksi pangkas masa antrean jemaah haji puluhan tahun. (AntaraNews)

Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan kabar baik bagi calon jemaah haji di wilayah tersebut. Kuota haji untuk NTB pada tahun 2026 dipastikan mengalami penambahan signifikan. Peningkatan ini diharapkan dapat mempercepat keberangkatan ribuan calon jemaah yang telah lama menanti.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTB, Zamroni Aziz, menjelaskan bahwa penambahan kuota ini mencapai 1.000 orang. Dengan demikian, total kuota haji NTB untuk tahun 2026 akan menjadi 5.700 orang, naik dari angka sebelumnya yang sekitar 4.400-an. Pengumuman ini disampaikan di Mataram pada Rabu (05/11).

Penambahan kuota haji ini merupakan apresiasi atas kinerja NTB yang dinilai sebagai provinsi terbaik di Indonesia dalam pelaksanaan haji tahun sebelumnya. Kemenag NTB berhasil mencapai "open seat" terbaik se-Indonesia, memastikan tidak ada kursi yang kosong. Hal ini menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam memberikan alokasi tambahan.

Penambahan kuota haji NTB untuk tahun 2026 menjadi sorotan utama bagi masyarakat. Dari yang semula sekitar 4.400 jemaah, kini NTB akan memberangkatkan 5.700 jemaah. Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi daftar tunggu haji yang panjang.

Zamroni Aziz menegaskan bahwa penambahan kuota ini memiliki dampak langsung terhadap masa antrean jemaah. "Saya kira ini bisa dikurangi, artinya kan 1.000 ini kan sudah otomatis, kalau sudah 1.000 hari ini terangkut akan otomatis ini akan berkurang," ujarnya. Ia optimis bahwa masa antrean yang mencapai puluhan tahun dapat terpangkas secara signifikan.

Harapan besar diletakkan pada penambahan kuota haji NTB ini. Kemenag NTB berharap agar penambahan serupa dapat terus terjadi setiap tahun. Dengan demikian, target untuk mengurangi masa antrean jemaah haji akan semakin cepat tercapai, memberikan kesempatan lebih banyak bagi umat Muslim untuk menunaikan ibadah.

Menyikapi penambahan kuota haji 2026, Kemenag NTB segera melakukan persiapan intensif. Koordinasi internal dengan pegawai bidang haji telah dilakukan untuk membahas proses pelunasan biaya haji. Fokus utama adalah memastikan kelancaran administrasi dan kesiapan jemaah.

Zamroni Aziz menekankan pentingnya kondisi kesehatan jemaah dalam proses pelunasan. "Untuk lebih ditekan kepada calon jemaah pelunasan-nya harus berdasarkan istitoah, betul-betul nanti calon jemaah haji sudah dalam keadaan rekomendasi dari rumah sakit itu bahwa dalam keadaan sehat," tegasnya. Kesehatan menjadi prioritas utama demi kelancaran ibadah.

Pihak Kemenag NTB tidak akan mentolerir manipulasi data kesehatan jemaah. "Tidak boleh dimainkan lah di situ, kalau memang tidak sehat, bilang tidak sehat, sehingga betul-betul nanti jemaah haji dalam kondisi yang betul-betul fit menjalankan ibadah," tambah Zamroni. Ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan fisik prima, sehingga kondisi kesehatan jemaah harus dipastikan secara ketat.

Selain penambahan kuota haji NTB, isu penurunan biaya haji juga menjadi perhatian. Zamroni Aziz menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden (Kepres) terkait hal ini. "Ini kan tinggal menunggu Kepres, karena kemarin sudah akan ada penurunan, saya kira ini sudah berjalan," jelasnya.

Meskipun ada potensi penurunan biaya, Kemenag NTB tetap memprioritaskan pelayanan terbaik bagi jemaah. "Mudah-mudahan walaupun penurunan tapi pelayanan menjadi prioritas utama," ucap Zamroni. Kualitas layanan tidak boleh menurun meskipun ada penyesuaian biaya.

Dalam konteks koordinasi, Kemenag NTB juga telah berinteraksi dengan Kementerian Haji. Meskipun ada masa transisi dan belum ada satker (satuan kerja) khusus Kementerian Haji di daerah, Kemenag NTB tetap bertanggung jawab penuh. Hal ini karena pelayanan haji adalah layanan masyarakat yang harus tetap berjalan optimal, terlepas dari perbedaan kementerian.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi