Jokowi tahu alasan DPR doyan bikin banyak undang-undang
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak habis pikir dengan tingkah para anggota DPR kerap ngotot bikin banyak undang-undang. Kondisi ini membuat DPR seolah hanya mengejar kuantitas dibanding kualitas undang-undangnya.
Jokowi mengaku tahu alasan sebenarnya mengapa DPR begitu doyan membuat banyak undang-undang. "Bukan kuantitasnya, jumlah 40, 50 untuk apa? Saya tahu saja, kenapa DPR senang banget," kata Jokowi saat dialog bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Rabu (30/1).
Dia menyarankan DPR jangan terlalu kejar target untuk menyelesaikan undang-undang. Pemerintah tidak masalah bila DPR hanya mampu mengesahkan tiga undang-undang dalam setahu, asal mempunyai kualitas nomor wahid.
Pemerintah, kata Jokowi, juga menyadari bahwa tuntutan DPR mengesahkan dan melakukan revisi undang-undang begitu banyak.
"DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga setahun cukup, lima cukup, tapi kualitasnya yang betul-betul baik," ujarnya.
Dalam dialog bersama ISEI, juga dihadiri Ketua ISEI sekaligus Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husain, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Dalam pidatonya, Jokowi juga menyinggung perihal regulasi dan perizinan di Indonesia masih berbelit-belit. Jokowi menekankan bahwa segala aturan harus segera dipermudah.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSri berharap produknya akan semakin besar dan dapat dijual di mana-mana.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnya