Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sepanjang tahun 2022 ada sebanyak 15.212 putusan kasus dispensasi nikah di seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur.

Dikutip dari akun Instagram @malangraya_info, penyebab tingginya angka pengajuan dispensasi nikah dikarenakan pihak perempuan hamil duluan, angkanya mencapai 80 persen.

Menurut data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ponorogo bukan daerah dengan kasus tertinggi permohonan dispensasi nikah. Sementara itu, angka tertinggi kasus dispensasi nikah ada di Kabupaten Jember yakni sebanyak 1.388 kasus.

Disusul Kabupaten Malang sebanyak 1.384 kasus, dan urutan ketiga daerah dengan angka permohonan dispensasi nikah tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo sejumlah 1.141 putusan kasus.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati di Kota Surabaya, Senin (16/1/2023) mengonfirmasi bahwa tingginya pengajuan dispensasi nikah dikarenakan faktor hamil duluan. Kemudian, sebanyak 20 persen sisanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perjodohan dan faktor ekonomi.

Informasi mengenai banyaknya pengajuan dispensasi nikah di Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2022 itu pun ramai dikomentari warganet.

"Ada juga yang terpaksa menikah jadi alat pembayar hutang orang tua. Masih usia sekolah padahal," komentar pemilik akun Instagram @nurdingumay.

"Bapaknya berjuang menyekolahkan anaknya supaya masa depannya cerah, tidak suram. Anaknya malah hamil," tulis @aditya_theri.

"Pondok pesantren banyak, lokalisasi banyak, masjid banyak, tempat karaoke juga banyak. Kasus tertinggi berkaitan dengan kekerasan seksual, kedua penipuan, ketiga pencurian. Luar biasa ngeri,” imbuh @fajarwisnu.aji.1.

Menurut data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ponorogo bukan daerah dengan kasus tertinggi permohonan dispensasi nikah. Sementara itu, angka tertinggi kasus dispensasi nikah ada di Kabupaten Jember yakni sebanyak 1.388 kasus.

Disusul Kabupaten Malang sebanyak 1.384 kasus, dan urutan ketiga daerah dengan angka permohonan dispensasi nikah tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo sejumlah 1.141 putusan kasus.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati di Kota Surabaya, Senin (16/1/2023) mengonfirmasi bahwa tingginya pengajuan dispensasi nikah dikarenakan faktor hamil duluan. Kemudian, sebanyak 20 persen sisanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perjodohan dan faktor ekonomi.

Baca juga:
Angka Stunting Terbaru Dipublikasikan, Jokowi Beri Arahan di Rakernas BKKBN
Diolah Jadi Obat Herbal, Intip Budidaya Ikan Gabus di Serdang Bedagai
Tekan Stunting, Ganjar Minta Bupati Pantau Ibu Hamil dan Edukasi ke Anak Muda
Ganjar Pranowo Punya Strategi Baru Atasi Kemiskinan dan Stunting, Ini Programnya
Jokowi Puji Program Pencegahan Stunting PHR Bersama Pemkab Kampar