JK Sebut Taliban Sudah Berubah Tak Seperti Dulu
Merdeka.com - Wakil Presiden periode 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) menilai, Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban akan mengalami transformasi. Menurutnya, Taliban saat ini sudah mengalami perubahan lebih moderat yang dapat dilihat saat terjadinya perundingan damai yang dipimpin Indonesia.
Hal itu disampaikan JK dalam diskusi publik Masa Depan Afghanistan dan Peran Diplomasi Perdamaian Indonesia yang diselenggarakan Center for Reform secara virtual, Sabtu (21/8). JK menilai, Taliban sudah berubah dan tidak seperti dua dasa warsa lalu yang kaku dan cenderung keras. Sejauh ini pun tidak terjadi perang saudara ketika terjadi perubahan politik.
"Adanya larangan terhadap wanita untuk tidak bekerja misalnya mungkin akan berubah. Oleh sebab itu, ketika terjadi pengambilalihan kekuasaan relatif berlangsung damai," ucap JK.
JK menuturkan, sebelum terjadi perubahan politik di Afghanistan terdapat tiga pihak yakni Amerika Serikat, pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban.
"Sebenarnya konfrontasi terjadi antara Taliban dengan Amerika Serikat. Dan ketika Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan, maka Taliban dengan cepat dapat menguasai Afghanistan," ucapnya.
Ketum PMI ini menilai, adanya keinginan damai antara pemerintah lama dengan Taliban sebelum adanya pengambilalihan kekuasaan pada 16 Agustus lalu. Keyakinan JK ini didasari pertemuan empat kali dengan pimpinan Taliban saat menjalani perundingan damai di Jakarta dan Qatar saat menjadi Wapres dulu.
PKS Hargai Taliban
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung sikap pemerintah yang memberi kesempatan kepada Pemerintahan Taliban untuk mengatur proses peralihan kekuasaan secara damai. Terlebih, Taliban sudah mendeklarasikan beberapa hal sebagai jawaban atas kekhawatiran dari dunia internasional.
"Taliban mengaku akan menghargai hak perempuan dan anak, tidak akan mentoleransi tindakan terorisme serta melaksanakan Pemerintahan secara moderat," katanya.
“Saat ini pilihan paling rasional bagi Pemerintah Indonesia adalah membersamai proses perubahan yang terjadi di Afghanistan. Kita beri kesempatan kepada rakyat Afghanistan untuk berkompromi menentukan menentukan nasibnya sendiri," tambah Hidayat.
Menurutnya, meski sikap politik Indonesia bebas aktif bukan berarti tidak memberikan sikap apapun dan membiarkan rakyat Afghanistan terus hidup dalam kehidupan yang tidak menentu.
"Indonesia harus juga berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” tegas Hidayat.
Hidayat menyambut baik perubahan sikap Taliban saat ini. Menurutnya, Taliban sudah jauh berubah dari yang digambarkan media sebelumnya. Kebijakan dan pandangan yang disampaikan Taliban kepada publik juga jauh relatif moderat.
Sehingga, kata politisi PKS ini, tidak tepat bila dunia Internasional tak memberikan kesempatan kepada Pemerintahan Taliban untuk memimpin Afghanistan. "Kalau mau dibilang tempat terorisme, ISIS, nyatanya Taliban malah mengeksekusi pimpinan ISIS yang sebelumnya ditangkap," ujarnya.
"Kalau mau dituduh wahabi dan radikal faktanya mereka menganut mazhaf hanafiah yang kultur dan tradisi beragamanya sama dengan NU. Jadi semua tuduhan negatif yang selama ini diarahkan ke Taliban tidak relevan lagi,” pungkas Hidayat.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Ingatkan Jokowi Netral, Moeldoko: Lihat Secara Jernih, Jangan Subjektif
Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Buka-Bukaan Asal Usul Lahan 340 Ribu Hektare Prabowo, Dibeli Tunai 150 Juta US Dolar pada 2004
Jusuf Kalla (JK) buka-bukaan awal mula kepemilikan lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto di Kalimantan.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaRespons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi
Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca SelengkapnyaJK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Ibaratkan Pemimpin seperti Sopir: Kalau Suka Marah Emosi Bisa Tabrakan
JK mengatakan seorang calon pemimpin harus bisa membawa rakyatnya menuju kebaikan.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Undang Anies-Muhaimin dan Surya Paloh Bukber, Bahas Apa?
Menurut JK, tidak ada arahan secara khusus kedua pasangan tersebut.
Baca SelengkapnyaBeda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?
Mana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'
Baca Selengkapnya